Suaradermayu.com — Harapan hidup lebih baik bekerja di luar negeri justru berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang ibu rumah tangga berinisial S (48), warga Desa Sukasari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu.
Diiming-imingi gaji fantastis sebesar Rp25 juta per bulan, ia justru ditahan imigrasi di Korea Selatan dan dipulangkan dengan biaya sendiri karena dokumen yang digunakan ternyata ilegal.
Modus penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ini akhirnya terbongkar setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polres Indramayu berhasil mengamankan dua perempuan yang diduga bertindak sebagai sponsor penyalur PMI ilegal ke Korea Selatan.
Wakapolres Indramayu, Kompol Tahir Muhiddin, dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu, Jumat (20/11/2026), mengungkapkan identitas kedua tersangka.
“Masing-masing tersangka berinisial S (58), warga Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Desa/Kecamatan Sukagumiwang,” ucapnya.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kisah ini bermula pada Agustus 2026 lalu ketika korban sedang berupaya mencari peluang pekerjaan di luar negeri. Melalui perantara seorang temannya, korban kemudian diperkenalkan kepada tersangka S yang tidak lain adalah kakak dari teman korban.
Tersangka S langsung menawarkan pekerjaan di Korea Selatan sebagai buruh pabrik, buruh perkebunan, maupun staf kebersihan rumah tangga dengan janji gaji mencapai Rp25 juta per bulan, kontrak kerja selama enam bulan, serta opsi perpanjangan.
Yang paling menggiurkan bagi korban, proses pemberangkatan diklaim sangat mudah dan cepat. Tidak perlu mengikuti pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja apa pun — syarat utamanya hanya menyerahkan dokumen pribadi dan membayar biaya proses sebesar Rp55 juta.
Tergiur dengan tawaran tersebut, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka SN yang mengaku sebagai pihak dari agensi penempatan tenaga kerja. Korban pun menyerahkan dokumen pribadi berupa KTP dan menyetorkan uang sebesar Rp55 juta secara bertahap sesuai permintaan pelaku.
“Setelah itu korban diajak melakukan sejumlah proses, di antaranya tes Medical Check Up (MCU), pembuatan paspor, wawancara, hingga pembuatan visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tegal,” jelas Tahir.
Usai semua dokumen dianggap selesai, korban diminta menunggu di rumah tanpa ada bimbingan maupun pelatihan apa pun. Begitu visa terbit, tersangka baru menghubungi korban dan langsung memberangkatkannya ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2026.
Sebelum terbang, tersangka SN sempat memberikan uang sebesar Rp10 juta kepada korban untuk kebutuhan awal di sana.
Namun mimpi indah itu pecah sesampainya korban di Bandara Internasional Jeju, Korea Selatan, pada 25 September 2026. Petugas imigrasi setempat menolak izin masuk korban dengan alasan dokumen yang dibawa tidak sah atau ilegal.
Korban pun ditahan di kantor imigrasi selama kurang lebih tiga hari sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.
Kepulangannya disambut dengan kekecewaan mendalam. Korban menyampaikan protes dan meminta pertanggungjawaban kepada kedua tersangka, namun keduanya menolak mengakui kesalahan dan tidak mau mengganti kerugian yang dialami korban. Tidak ada jalan lain, korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Indramayu.
Dari hasil penyidikan yang dilakukan, terungkap bahwa motif utama kedua tersangka menjalankan praktik tersebut semata-mata untuk meraup keuntungan pribadi.
Tersangka S merekrut korban dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan tersangka SN yang memproses pemberangkatan meraup keuntungan sebesar Rp10 juta dari perbuatan tersebut.
Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti penting dalam kasus ini, yaitu satu unit mobil berwarna putih dengan nomor polisi B 1884 SGM yang digunakan untuk menjemput korban, paspor milik korban, kuitansi pembayaran senilai Rp47 juta, rekening koran, serta empat lembar boarding pass perjalanan korban ke luar negeri.
“Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” tegas Tahir.
Saat ini, Polres Indramayu telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pengajuan ganti rugi atau restitusi bagi korban. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu guna memulihkan kondisi psikologis korban yang mengalami tekanan akibat peristiwa tersebut.
Kepada masyarakat, Wakapolres Indramayu mengingatkan agar senantiasa berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan proses instan, biaya murah, dan tanpa syarat pelatihan resmi.
“Selalu gunakan jalur penempatan PMI yang resmi dan terdaftar melalui pemerintah, demi keselamatan dan perlindungan diri sendiri,” imbau Tahir.
Suaradermayu.com akan terus memantau perkembangan hukum atas kasus ini.

























