Suaradermayu.com — Memasuki lebih dari satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim dan Syaefudin menghadapi sorotan tajam publik.
Suaradermayucom merangkum sebanyak 17 janji kampanye yang mereka gaungkan saat Pilbup 2024 kini berbalik menjadi bahan evaluasi keras, karena dinilai belum menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat.
Janji memastikan sawah tidak lagi kekeringan, gagal panen (puso), serta kemudahan pupuk bagi petani dinilai masih sebatas retorika. Di sejumlah wilayah, persoalan irigasi belum tertangani serius, distribusi pupuk tetap bermasalah, dan puso masih terjadi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Indramayu.
Di sektor kelautan, normalisasi muara sungai yang dijanjikan untuk mempermudah nelayan melaut juga belum merata. Pendangkalan di sejumlah titik masih menghambat aktivitas nelayan, memaksa mereka menunggu pasang tinggi. Janji mempermudah nelayan melaut kini dinilai sekadar slogan yang belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
Komitmen perbaikan jalan cepat dan bebas sampah menumpuk belum terlihat konsisten. Jalan rusak di wilayah pedesaan masih menjadi keluhan rutin warga, sementara persoalan sampah tetap muncul tanpa penanganan cepat.
Kondisi ini memperlihatkan jurang antara janji kampanye dan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Target menghapus anak putus sekolah dan meningkatkan layanan kesehatan juga dinilai belum tercapai secara merata. Program bantuan memang ada, namun implementasinya dianggap belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan layanan pendidikan dan kesehatan masih terasa, terutama di wilayah pinggiran.
Janji reformasi birokrasi turut menjadi sorotan. Komitmen mengakhiri rangkap jabatan, mempercepat pengisian jabatan definitif, serta mensterilkan ASN dari kepentingan politik dinilai belum terbukti.
Jabatan pelaksana tugas (plt) masih berlarut-larut di sejumlah posisi strategis, memunculkan kesan bahwa perubahan tata kelola pemerintahan berjalan lambat.
Ambisi mengangkat Indramayu dari predikat daerah termiskin di Jawa Barat juga belum menunjukkan hasil nyata. Indikator kesejahteraan dinilai belum mengalami lonjakan berarti, sementara lapangan kerja baru yang dijanjikan belum terasa luas. Harapan akan perubahan ekonomi justru berubah menjadi kekecewaan di tengah masyarakat.
Selain 17 janji kampanye, pasangan ini juga meluncurkan 14 Program Percepatan sebagai fondasi visi “Indramayu Reang” yang mencakup sektor keagamaan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, hingga digitalisasi layanan publik.
Sejumlah program seremonial seperti kegiatan keagamaan dan gerakan sosial terlihat berjalan, namun masyarakat lebih menyoroti program yang berdampak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan.
Program seperti Petani Sejahtera, Pasar Rakyat Indramayu, Jalan Mulus dan Aman, Perizinan Mudah Cepat Terpadu, serta peningkatan kesempatan kerja dinilai belum memberikan manfaat luas yang dapat dirasakan masyarakat.
Kritik terhadap kepemimpinan Lucky–Syaefudin bukan semata soal lambatnya pembangunan, tetapi menyangkut kredibilitas janji politik.
Bagi warga, janji kampanye adalah kontrak moral, bukan sekadar narasi untuk memenangkan kekuasaan. Jika dalam sisa masa jabatan tidak ada percepatan dan terobosan nyata, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan terus merosot.
Setahun pertama seharusnya menjadi fondasi perubahan, bukan justru mempertegas kesan bahwa janji tinggal janji. (Moh. Ali)
