Suaradermayu.com – Isu ketidakharmonisan antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim semakin mengemuka. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Indramayu dan Wakil Bupati Lucky Hakim pada Senin (10/10/2022).
Dalam pertemuan formal tersebut, Lucky Hakim mengungkapkan sejumlah persoalan yang ia alami selama lebih dari setahun menjabat sebagai Wakil Bupati. Ia menilai dirinya tidak difungsikan secara optimal dan tidak memperoleh dukungan administratif yang semestinya.
“Saya senang bisa hadir dalam forum resmi ini. Selama ini saya merasa tidak mendapat fasilitas kerja yang lengkap, tidak ada ajudan, tidak ada asisten pribadi, dan tidak ada protokoler,” ungkap Lucky di hadapan para legislator.
Tidak Hanya Fasilitas, Tapi Juga Jarak Sosial
Lebih lanjut, Lucky Hakim mengaku merasa dijauhi oleh para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Ia menyebut beberapa kali melakukan kunjungan ke dinas, kecamatan, hingga desa, namun tidak disambut langsung oleh pejabat setempat.
“Saya tidak masalah kalau tidak ditemui di kantor, tapi ketika di luar pun mereka menghindar, ini yang saya rasa menyedihkan,” ujarnya.
DPRD Akan Tindaklanjuti Hasil Rapat
Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, yang memimpin rapat tersebut menyatakan bahwa seluruh jalannya RDP berlangsung kondusif. Ia mengapresiasi keterbukaan Lucky Hakim dalam menyampaikan kondisi yang terjadi.
“Pedoman kami adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Di sana disebutkan bahwa tugas Wakil Bupati diberikan oleh Bupati. Maka, ini yang menjadi catatan penting kami,” jelas Syaefudin kepada awak media.
Ia menambahkan, DPRD Indramayu akan merangkum dan mencatat seluruh poin pembahasan dalam rapat tersebut dan akan menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Indramayu sebagai top manajemen administrasi daerah untuk ditindaklanjuti secara birokratis.
“Kita harap ada tindak lanjut administrasi yang proporsional agar roda pemerintahan berjalan efektif,” ujarnya.
Upaya Mendinginkan Suasana
Rapat ini merupakan langkah awal yang diambil DPRD untuk menjembatani ketegangan antara dua pimpinan daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, sinergi antara bupati dan wakilnya sangat krusial untuk mendorong kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.
Masyarakat pun berharap konflik ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi yang sehat di dalam tubuh pemerintahan.
