Suaradermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan peringatan penting kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Ia menegaskan, setiap kebijakan publik yang dibuat bupati, wali kota, maupun gubernur harus didasarkan pada teori ilmiah dan data yang kuat, bukan sekadar perkiraan atau coba-coba.
Menurut Tito, keputusan tanpa fondasi akademik hanya akan menghasilkan kebijakan yang lemah dan berisiko gagal di lapangan.
“Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah tapi tidak bisa direalisasikan. Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba,” ujar Tito, Senin (10/11/2025).
Ia menegaskan, setiap kepala daerah wajib menjadikan riset dan data empiris sebagai dasar penyusunan program kerja agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kampus Harus Jadi Mitra Kepala Daerah, Bukan Sekadar Pengkritik
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyoroti pentingnya perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, universitas harus aktif memberikan masukan berbasis penelitian, bukan hanya menjadi pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.
“Perguruan tinggi berisi orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat. Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kampus seharusnya berperan sebagai penyeimbang dan pemberi solusi ilmiah, bukan oposisi politik. Untuk itu, soliditas internal kampus—mulai dari rektor, dosen, hingga senat akademik—menjadi kunci dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan kekompakan, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Tito.
Birokrasi Efisien Jadi Penentu Keberhasilan Kebijakan
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien. Ia menyebut, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan efektif tanpa dukungan birokrasi yang bekerja cepat, transparan, dan berorientasi hasil.
“Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Dengan pesan ini, Tito berharap seluruh kepala daerah di Indonesia mampu mengubah pola pikir dalam membuat kebijakan publik—dari sekadar berbasis pengalaman menuju keputusan berbasis data, teori, dan riset ilmiah. (Moh.Ali)
