Suaradermayu.com – International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) mengungkap hasil kajian terkait tingginya angka dispensasi perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu.
Data menunjukkan pada tahun 2023 tercatat 514 perkara dispensasi kawin. Meskipun angka ini menurun dibanding tahun 2022 (574 perkara) dan 2021 (654 perkara), jumlah tersebut masih tergolong tinggi.
Andi Nur Faizah, Program Officer Inequality, Partnership, and Membership Infid, menyebut faktor terbesar adalah kehamilan di luar nikah yang mencapai 88 persen.
Selain itu, desakan orang tua menjadi faktor lain sebesar 10 persen, termasuk alasan seperti kekhawatiran hubungan dekat anak dengan pacarnya yang dapat menimbulkan aib.
Salah satu kasus menunjukkan orang tua memaksa anak menikah hanya karena tertangkap berboncengan dengan seorang pria malam hari. Bahkan ditemukan upaya manipulasi, seperti permintaan surat keterangan hamil palsu kepada bidan demi memuluskan dispensasi kawin.
Infid mencatat mayoritas pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh keluarga calon istri (82 persen). Usia calon istri yang mengajukan dispensasi rata-rata berada di rentang usia 12-16 tahun (24 persen) dan 16-19 tahun (74 persen). Sementara itu, calon suami umumnya sudah dewasa, dengan 58 persen berusia lebih dari 19 tahun dan mayoritas bekerja di sektor informal seperti pedagang (30 persen) dan buruh harian lepas (24 persen).
Andi menegaskan, pernikahan dini tidak sepenuhnya didorong oleh faktor ekonomi. “Rata-rata perempuan tidak bekerja, sehingga kawin dini justru membuat mereka rentan terhadap kemiskinan,” katanya.
Infid berharap pemerintah dan masyarakat dapat lebih serius menangani isu ini demi masa depan anak-anak di Indramayu.
