Suardermayu.com – Aksi unjuk rasa Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menolak proyek revitalisasi tambak Pantura berakhir ricuh. Fasilitas publik di Alun-alun Indramayu rusak parah, termasuk ikon Tugu 0 Kilometer, dengan kerugian ditaksir hampir Rp100 juta, Kamis (2/4/2026).
Ketua KOMPI, Darsam, menyatakan kekecewaannya karena Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tidak menemui warga secara langsung.
“Sangat disayangkan, saya kecewa sekali. Padahal Pak Bupati Lucky Hakim ada di dalam, tetapi tidak mau menemui kami,” ujar Darsam.
Ia menambahkan, pengurus KOMPI yang masuk ke Pendopo gagal bertemu Bupati, sehingga warga di luar melampiaskan kekecewaan mereka. Ia mengaku sulit menenangkan mereka karena ribuan massa yang berada diluar Pendopo.
Koordinator Umum aksi, Hatta, menjelaskan bahwa sebagian kerusakan terjadi karena warga merasa dibohongi.
“Saya sudah beberapa kali minta maaf. Kerusakan itu spontanitas teman-teman yang merasa dibohongi, karena dikira Bupati Lucky sedang ke Subang, ternyata ada di dalam Pendopo,” jelas Hatta.
Meski begitu, Hatta menegaskan pihaknya siap mengganti semua kerusakan berapapun nilainya sesuai permintaan Bupati.
“Catat ya! Kami siap mengganti berapapun nilainya. Tapi kami tidak akan berhenti berjuang menyuarakan kebenaran dan hak-hak rakyat yang tertindas sampai titik darah penghabisan. Ini baru permulaan, saya tidak pernah takut dengan siapapun,” tegas Hatta.
Salah satu pengurus KOMPI, Fahmi Labib, menambahkan bahwa masyarakat sepakat untuk patungan menanggung biaya kerusakan.
“Kami sudah sepakat, akan patungan. Para pembudidaya akan mengganti apa yang diminta Bupati Lucky, meskipun kerusakan itu sebenarnya tidak kami inginkan,” ujar Fahmi.
Sementara Ketua Dewan Penasehat KOMPI, KH Juhadi, menyatakan bahwa Bupati Indramayu tidak menemui perwakilan saat aksi unjuk rasa. Menurutnya, dalam audiensi terkait revitalisasi Tambak Pantura, pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan Bupati Indramayu. KH Juhadi mengaku hanya bertemu dengan kepala dinas terkait.
“Jadi percuma kita ketemu kadis, karena kami sudah bertemu tiga kali, tapi tidak ada perkembangan sama sekali,” kata KH Juhadi.
KH Juhadi menilai Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak merampas hak garap masyarakat yang sudah puluhan tahun mengelola lahan.
“PSN akan merampas hak garap masyarakat, yang justru akan menciptakan kemiskinan baru. Dahulu mereka menggarap, sekarang lahan itu mau diambil. Kalau hak garapnya dirampas, mereka mau kerja apa?” ujarnya.
KH Juhadi menambahkan bahwa dirinya sendiri tidak mempunyai garapan lahan sama sekali, namun ia merasa terpanggil membela rakyat yang selama puluhan tahun menggarap lahan mereka.
“Saya pribadi tidak punya garapan, tapi melihat rakyat yang menggarap lahan puluhan tahun akan dirampas, saya terketuk harus membela mereka,” ungkapnya.
Selain itu, KH Juhadi menyebut tidak ada pemberitahuan sama sekali terkait adanya proyek tersebut kepada masyarakat.
“Langsung dipatok dan ditandai lahan tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia menambahkan, pihaknya berencana mengadukan hal ini ke DPR RI, dan tidak menutup kemungkinan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
“Karena ini proyek nasional, tidak menutup kemungkinan kami akan langsung ke Presiden, agar hak garap masyarakat yang sudah puluhan tahun dihormati,” jelas KH Juhadi.
KH Juhadi juga menyoroti ketidakhadiran Bupati saat warga membutuhkan perhatian.
“Saya menilai ini persoalan perut; waktu mencalonkan bupati, beliau merengek minta dukungan, tapi kini tidak hadir menemui warga,” katanya.
Sebelumnya Bupati Indramayu Lucky Hakim menyayangkan aksi anarkis yang merusak fasilitas publik. Ia menilai perusakan tidak sejalan dengan tujuan penyampaian aspirasi masyarakat, terlebih proyek revitalisasi tambak merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami menduga ada oknum yang sengaja
memanfaatkan situasi hingga terjadi perusakan. Secara aturan bisa dilaporkan, namun kami memberi kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan,” ujar Lucky di Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026).
Lucky mengaku heran aksi KOMPI berujung kericuhan, mengingat komunikasi dengan tokoh koalisi selama ini berjalan lancar. Ia juga menyebut tidak pernah menerima penyampaian langsung terkait revitalisasi tambak, bahkan surat permohonan audiensi justru dialamatkan kepada Kapolres Indramayu, bukan Bupati.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Indramayu tetap membuka ruang dialog dan memfasilitasi aspirasi masyarakat, termasuk menghadirkan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencari solusi terbaik bagi para petambak.
Pemkab menekankan, aspirasi masyarakat harus disampaikan secara tertib tanpa merusak fasilitas publik yang menjadi milik bersama. (Redaksi)
