Suaradermayu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memastikan proyek pembangunan tidak akan berhenti meski dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2026 dipotong sebesar Rp 240 miliar.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang menilai pemangkasan itu menjadi tantangan sekaligus ujian dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.
“Kita tetap beradaptasi, melakukan efisiensi, tapi proyek prioritas seperti infrastruktur tetap jalan. Tidak boleh berhenti hanya karena anggaran dipangkas,” tegas Lucky.
Lucky menjelaskan, langkah efisiensi akan diterapkan di berbagai pos, mulai dari pengalihan anggaran kegiatan seremonial, rapat, hingga renovasi kantor kecamatan yang akan ditunda pada 2026. Bahkan, anggaran Rp 5 miliar untuk rumah dinas bupati dipangkas total oleh dirinya.
Pembangunan Infrastruktur Jadi Fokus
Menurut Lucky, meskipun sejumlah kegiatan lain dianggap penting, namun pembangunan infrastruktur bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Beberapa daerah mungkin memilih berhenti membangun, tapi untuk Indramayu tidak boleh begitu. Infrastruktur ini kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemkab juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski diakui hasilnya belum akan signifikan pada 2026.
Sumber baru seperti kawasan industri yang sedang dibangun diharapkan mulai memberi dampak besar pada 2027.
“Kawasan industri itu nanti jadi tambang PAD kita. Sekarang memang belum, tapi arah ke sana sudah jelas,” tambah Lucky.
Optimalisasi Lahan Tidur dan Kerja Sama Swasta
Selain efisiensi, Pemkab Indramayu juga menyiapkan langkah pemanfaatan lahan tidur melalui kerja sama dengan sektor swasta untuk mendongkrak pendapatan daerah.
“Yang penting fokus dulu ke masyarakat, terutama pembangunan dasar seperti jalan dan irigasi,” ujarnya.
Belajar dari Efisiensi Provinsi
Lucky mengaku terinspirasi dengan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang juga menerapkan strategi efisiensi agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
“Kalau provinsi bisa berhemat tanpa menghentikan pembangunan, kita juga harus bisa. Efisiensi jangan sampai mengorbankan rakyat,” ucap Lucky.
Meski demikian, ia menegaskan efisiensi tidak akan dilakukan secara ekstrem. Anggaran makan dan minum tamu daerah tetap dipertahankan, namun dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi pemborosan.
“Tidak mungkin tamu kementerian atau alim ulama datang ke pendopo tanpa kita sambut dengan baik. Tapi kita akan selektif, mana anggaran yang benar-benar bisa dihemat,” pungkasnya. (Mashadi)
