Suaradermayu.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat sinergi dalam mewujudkan program “Jawa Barat Istimewa”. Penandatanganan kesepakatan ini berlangsung di Aula Husni Hamid, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Karawang, Selasa (4/3/2025) sore.
MoU ini melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Kanwil Kemenag, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Tujuannya adalah mengoptimalkan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis yang telah dirancang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter menjadi fokus utama program ini. Agar berjalan optimal, diperlukan sinergi antara Pemprov Jabar, Pemkab/Pemkot, serta Forkopimda di tiap daerah.
Terdapat lima bidang utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan Jawa Barat Istimewa, yaitu:
1. Pemberantasan Premanisme – Menekan praktik yang menghambat investasi dan keamanan masyarakat.
2. Pendidikan Istimewa – Meningkatkan kualitas pendidikan dengan kurikulum berbasis karakter dan keterampilan.
3. Kesehatan Istimewa – Penguatan layanan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Infrastruktur Istimewa – Percepatan pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas publik.
5. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat – Fokus pada kesejahteraan rakyat melalui program berbasis daerah.
Sebagai implementasi nyata, Pemprov Jabar meluncurkan “Operasi Jabar Manunggal” untuk menangani berbagai kendala pembangunan, seperti premanisme, pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, serta praktik pungutan THR ilegal menjelang hari raya.
“MoU ini bukan sekadar seremoni. Kami akan jalankan Operasi Jabar Manunggal dengan pendanaan dari Pemprov Jabar, dan Pemkab/Pemkot akan mengalokasikan anggaran tambahan. Ini demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengusulkan penerapan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA/SMK/MA di Jawa Barat. Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa serta menggali potensi mereka dalam berbagai bidang strategis.
“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemprov Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah. Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang akan membentuk karakter siswa, serta membantu mereka yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” katanya.
Lebih lanjut, program ini juga akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan Forkopimda telah berkomitmen menjalankan program ini sejak penandatanganan MoU.
“Lima bidang utama ini menjadi fokus pembangunan. Seluruh kepala daerah dan Forkopimda telah duduk bersama dan berkomitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” tuturnya.
Dengan komitmen ini, Pemprov Jabar bersama Pemkab/Pemkot serta Forkopimda siap untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat Gemah Ripah Repeh Rapih, yakni provinsi yang nyaman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
