Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan larangan terhadap kegiatan wisuda bagi siswa TK, SD, dan SMP. Menurutnya, prosesi wisuda lebih tepat untuk lulusan S1 atau D3, bukan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
“Saya melarang kegiatan wisuda di sekolah karena menurut saya, wisuda itu cocoknya untuk S1 atau D3,” ujar Dedi dalam unggahan Instagramnya pada Jumat (28/2/2025).
Dedi menyoroti tren wisuda di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP, yang menurutnya justru membebani orang tua secara finansial.
“Ini TK diwisuda, SD diwisuda, SMP diwisuda. Ujung-ujungnya, wisuda ini butuh biaya lagi, bikin ribut lagi,” ungkapnya.
Biaya yang harus dikeluarkan untuk sewa gedung, toga, hingga dokumentasi dianggap tidak perlu dan bisa dialokasikan untuk keperluan pendidikan yang lebih bermanfaat.
Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar perayaan kelulusan dilakukan di sekolah dengan konsep seperti zaman dulu, di mana siswa menampilkan berbagai kreativitas tanpa biaya besar.
“Bisa nggak kelulusannya diselenggarakan di sekolah saja, seperti zaman dulu? Ada pertunjukan seni, ada perayaan yang lebih sederhana tapi tetap berkesan,” katanya.
Demi mendukung kegiatan perayaan yang lebih edukatif, Dedi juga berencana membangun gedung pertunjukan seni di setiap sekolah di Jawa Barat.
“Bila perlu, nanti pihak provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah,” ujarnya.
Gedung ini nantinya akan memiliki kapasitas 1.000 hingga 1.500 orang dan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pertunjukan seni, pemutaran film edukatif, dan kegiatan sekolah lainnya.
“Sehingga semua kegiatan sekolah bisa dilaksanakan di sekolah, bisa lihat film berkualitas, pertunjukan tari, musik, dan sebagainya,” tambahnya.
Selain larangan wisuda, Dedi juga menyoroti pembuatan album kenangan yang sering kali memberatkan orang tua dengan biaya mencapai Rp450 ribu per siswa.
Sebagai alternatif, ia menyarankan agar album kenangan beralih ke format digital, sehingga lebih terjangkau dan tetap memberikan kenangan bagi para siswa tanpa biaya besar.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial orang tua sekaligus menciptakan tradisi kelulusan yang lebih sederhana, bermakna, dan edukatif bagi siswa di Jawa Barat.
