Suaradermayu.com – Deretan kegagalan penanganan masalah rakyat terungkap gamblang. Mulai dari ribuan hektare sawah kering kerontang tanpa solusi, jalan penghubung wilayah perbatasan yang hancur lebur, banjir rob Eretan yang bertahun-tahun terlantar, hingga janji kampanye Bupati yang tak kunjung nyata.
Fraksi Partai Golkar DPRD Indramayu menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Indramayu jauh dari harapan, bahkan tak benar mengurus kepentingan dasar warga.
Kritik tajam ini disampaikan dalam laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang dibacakan secara resmi oleh Hj Idah Nuryani SE pada rapat paripurna, Senin (20/07/2026), merangkum aspirasi masyarakat dari dua daerah pemilihan sekaligus: Dapil 5 yang diwakili Siti Aminah dan Abdul Rojak, serta Dapil 6 yang diwakili Eka Trilinda Ningrum dan Wardah.
Dari wilayah Dapil 5, keluhan paling mendesak datang dari para petani. Ribuan hektare lahan pertanian kini menderita kekeringan ekstrem, sementara aliran air irigasi tak kunjung teratur.
Buruknya lagi, tidak ada kerja sama yang terpadu mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk mengatasi krisis ini.
“Hal yang disampaikan kepada kami adalah soal ribuan hektar sawah yang kekeringan tanpa penanganan. Tidak adanya kerja yang terintegrasi mulai dari Bupati sampai Camat adalah hal yang kami sayangkan,” tegas Idah.
Warga Kecamatan Gabus Wetan bahkan sudah beramai-ramai mendatangi kantor kecamatan hanya untuk menuntut kepastian jadwal pembagian air yang sering kecolongan dan tidak diatur rapi. Namun harapan warga seolah dipatahkan oleh kondisi birokrasi yang kacau.
“Kami sangat menyayangkan dalam situasi genting seperti ini Pak Camat tidak ada di Gabus karena beliau adalah Camat definitif Kandanghaur. Inilah buktinya pemerintahan yang kacau karena dijabat Plt,” tandasnya.
Belum tuntas urusan air untuk sawah, nasib warga pesisir pun tak kalah memprihatinkan. Janji penanganan banjir rob untuk masyarakat Desa Eretan yang sudah disampaikan sejak lama sampai hari ini belum ada tanda-tanda realisasi. “Kami mengingatkan janji Bapak kepada warga Eretan. Bertahun-tahun desa mereka diserbu banjir rob, tapi belum ada penanganan.
Mestinya saat sekarang inilah berbuat untuk mereka, merealisasikan janji-janji yang dulu disampaikan. Namun sayangnya sampai saat ini tidak ada satupun proyek yang dibangun Pemda untuk menanggulanginya,” kritik Idah.
Ia pun menyoroti ketimpangan perhatian Bupati yang terlihat sangat jelas. “Jangankan membangun penanggulangan banjir, datang menyapa mereka saja Saudara Bupati tidak. Kalau Pak Bupati sempat datang ke Desa Bulak Lor, Gabus Wetan, hingga Wirakanan, mengapa lupa sekali menyambangi Eretan?”
Beralih ke Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Anjatan, Patrol, dan Sukra, Fraksi Golkar menegaskan wilayah ini adalah wajah atau etalase Indramayu di mata kabupaten tetangga.
Sayangnya, yang ditampilkan justru jalan-jalan penghubung yang rusak parah dan memprihatinkan.
“Kita tahu Dapil 6 ini wilayah perbatasan. Merupakan etalase bagi tetangga melihat kita warga Indramayu seperti apa. Sayangnya kita cenderung abai terhadap kondisi jalan di sana. Masih banyak jalan rusak parah dan rusak sedang, kondisinya sangat memprihatinkan. Inilah sebabnya masyarakat di sana merasa dianaktirikan. Mohon perhatian serius dari Bupati,” desaknya.
Tak hanya infrastruktur, Fraksi Golkar juga menagih janji-janji besar yang disampaikan Bupati saat masa kampanye. Mulai dari komitmen membangun Tugu Nol Kilometer, berkantor keliling di wilayah Indramayu Barat, hingga serius mengurus administrasi pemekaran daerah ke pemerintah pusat.
“Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan pesan tentang janji Saudara Bupati apabila terpilih: akan membangun Tugu Nol Kilometer, ngantor di kecamatan-kecamatan Indramayu Barat, dan serius mengurus administrasi pemekaran ke pusat,” ujar Idah. Ia pun mempertanyakan logika pelaksanaan prioritas pemerintah daerah.
“Kalau Tugu Nol Kilometer bisa dibangun, kenapa janji ngantor di kecamatan-kecamatan Indramayu Barat belum juga dilakukan? Padahal kami berharap Bapak menaruh keseriusan mewujudkan ini.” Idah kemudian membacakan satu per satu wilayah yang sampai kini belum pernah dikunjungi Bupati untuk pelayanan kantor keliling.
“Mulai dari Kecamatan Terisi, Gabus Wetan, Kroya, Kandanghaur, Bongas, Anjatan, Patrol, Sukra, Gantar sampai Haurgeulis belum sekali pun Bapak ngantor. Jadi sekali lagi kami bertanya: Kapan, Pak? Kapan Bapak serius menunaikan janji-janji?”
Di penghujung penyampaian, Fraksi Golkar mengingatkan seluruh elemen pemerintahan untuk kembali berpegang pada tujuan utama melayani rakyat, dan berhenti terjebak urusan yang merugikan kepentingan publik.
“Mari pertebal iman kerakyatan kita untuk tidak sekali-kali tergoda manisnya tipu daya rayuan dunia. Berdiri dan bekerja untuk rakyat sangat mulia. Jangan kebanyakan ’86’, jangan kebanyakan ‘deal-deal sesat dan menyesatkan’,” tegas Idah.
Ia menunjuk langsung akar mandeknya banyak program strategis di Indramayu:
“Sebab inilah yang membuat mandeg agenda kerakyatan—mulai dari mandeknya Pansus PDAM, persetujuan rencana utang, pembiaran tumpukan sampah di seluruh Indramayu, hingga birokrasi yang awut-awutan. Kita mesti bergegas membereskan Indramayu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membangun?” Fraksi Golkar berharap seluruh catatan kritis ini segera ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar dicatat lalu dilupakan lagi. (Mashadi/red)
