Suaradermayu.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Indramayu melontarkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2024. Mereka menyoroti sejumlah program unggulan yang dinilai hanya sebatas wacana tanpa realisasi nyata di lapangan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Indramayu, Akhmad Mujani Nur, menegaskan bahwa beberapa program unggulan yang dijanjikan pemerintah daerah tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Peri (Perempuan Berdikari), yang diperuntukkan bagi perempuan purna pekerja migran.
Menurutnya, program tersebut hanya bersifat seremonial tanpa keberlanjutan yang jelas. “Program Peri ini tidak memiliki kesinambungan karena data dan sasarannya tidak jelas. Akhirnya, hanya sekadar seremoni tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Akhmad Mujani, Selasa (25/2/2025).
Selain itu, Program Ledig (Lebu Digital) juga dikritik karena dinilai justru membebani anggaran pemerintah desa. Program yang seharusnya memberdayakan masyarakat ini, kata Mujani, pada akhirnya sulit direalisasikan oleh desa akibat keterbatasan dana.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti Program Lada (Lacak Aset Daerah), yang menemukan ratusan bidang tanah milik pemerintah daerah. Namun hingga kini, belum ada kejelasan mengenai legalitas aset tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pemda harus segera memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset daerah ini. Jangan sampai dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, karena ini bisa menjadi polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Kritik tajam dari Fraksi PKB ini menjadi sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu agar program yang dicanangkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
