Home / Hukum / Indramayu / Terpopuler

Jumat, 20 November 2026 - 17:08 WIB

Bongkar Mafia Pupuk Bersubsidi, LBH Ghazanfar Laporkan Sindikat Pemalsu RDKK dan Pencatut Ratusan KTP ke Polres Indramayu

Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah

Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah

Suaradermayu.com — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar secara resmi melaporkan dugaan praktik sindikat pemalsuan dokumen otentik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke Kepolisian Resor (Polres) Indramayu.

Laporan tersebut kini ditangani oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Indramayu untuk membongkar kejahatan terstruktur yang diduga mencatut ratusan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga setiap tahun demi menguras kuota pupuk bersubsidi secara ilegal.

Praktik culas ini ditengarai berlangsung secara sistematis sejak tahun 2020 hingga 2026 di Desa Singaraja dan Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Pelaporan ke Unit Tipidter Satreskrim Polres Indramayu ini merupakan babak baru dari pengawalan hukum yang dilakukan LBH Ghazanfar dalam membongkar karut-marut tata kelola pupuk bersubsidi di wilayah setempat.

Sebelumnya, pihak pelapor telah lebih dulu mengadukan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran pupuk tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu yang kini sedang berproses secara hukum. Pemisahan jalur pelaporan ini sengaja dilakukan agar setiap unsur pidana yang terjadi dapat diusut tuntas hingga ke akar-akarnya tanpa ada celah hukum yang terlewat.

Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, menegaskan bahwa praktik pencatutan ratusan identitas warga secara berulang setiap tahun bukan sekadar kelalaian administrasi biasa.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kejahatan terorganisir yang harus dibongkar tuntas oleh penyidik kepolisian karena secara langsung merampas hak para petani kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk bersubsidi.

“Untuk dugaan korupsinya sudah kami laporkan ke Kejari Indramayu dan saat ini sedang berproses. Sekarang kami bawa pidana pemalsuan dokumennya ke Polres Indramayu dan kasus ini ditangani Unit Tipidter Satreskrim Polres Indramayu.

Ratusan KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dicatut tiap tahun dan diajukan dalam RDKK demi mendapatkan pupuk subsidi secara ilegal. Sindikat ini wajib dibongkar dari hulu ke hilir agar tidak terus merampok hak petani,” tegas Pahmi saat memberikan keterangan kepada Suaradermayu.com.

Baca juga  Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Larang Sekolah Jual LKS dan Seragam, Tegas Soal Pungutan Liar

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan bukti fisik yang diserahkan pelapor kepada penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Indramayu, sindikat ini diduga memainkan dua pola manipulasi data secara masif untuk menggelembungkan alokasi kuota pupuk bersubsidi.

Pola pertama dilakukan dengan cara mencantumkan ratusan identitas warga secara tanpa hak ke dalam daftar penerima subsidi setiap tahunnya. Dalam temuan sampel data verifikasi pelapor, tercatat sedikitnya 85 NIK pada tahun 2021 dan 66 NIK pada tahun 2022 yang dicatut secara ilegal, dan pola penggelembungan ratusan identitas tersebut diduga terus berulang setiap tahun. Identitas warga yang dicatut sama sekali bukan berasal dari kalangan petani, melainkan warga yang berprofesi sebagai guru, nelayan, buruh, pedagang, hingga warga yang sudah meninggal dunia.

Pola manipulasi kedua dilakukan dengan mengubah jenis komoditas tanaman petani secara sepihak di atas kertas. Data para petani komoditas hortikultura diduga direkayasa menjadi petani padi dalam dokumen pengajuan. Rekayasa administratif ini diduga kuat bertujuan untuk mendongkrak angka kebutuhan pupuk bersubsidi, mengingat alokasi jatah kuota pupuk untuk komoditas padi memiliki nilai dan volume yang jauh lebih besar dibandingkan tanaman hortikultura.

Selain manipulasi identitas kependudukan dan komoditas, LBH Ghazanfar juga mengungkap adanya dugaan cacat formil yang sangat fatal dalam penerbitan berkas RDKK.

Dokumen negara yang menjadi dasar pencairan subsidi tersebut diduga disusun dan diterbitkan tanpa tanda tangan asli dari para ketua kelompok tani, melainkan hanya dibubuhi cap stempel secara sepihak. Temuan dugaan pemalsuan tanda tangan dan pencatutan stempel ini melibatkan sedikitnya delapan kelompok tani yang berada di wilayah Desa Singaraja dan Desa Singajaya.

Pahmi mendesak penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Indramayu untuk segera memanggil dan mendalami keterangan kedelapan ketua kelompok tani tersebut. Pendalaman terhadap para pengurus kelompok tani di tingkat akar rumput dinilai menjadi kunci utama untuk membuka tabir siapa aktor intelektual di balik pemalsuan berkas pengajuan pupuk itu.

Baca juga  Demo KOMPI, Kerusakan Alun-alun Capai Rp100 Juta, Lucky Hakim Minta DPKPP Koordinasi dengan Polisi

Penyidik perlu menelusuri secara detail pihak mana yang mencetak dokumen, membubuhkan stempel tanpa izin, serta mengesahkan berkas pengajuan tanpa melalui mekanisme rapat kelompok yang sah.

“Keterangan dari delapan ketua kelompok tani ini sangat krusial untuk didalami penyidik. Harus dibuka secara terang benderang, apakah tanda tangan mereka benar-benar dipalsukan dan stempelnya dicatut sepihak, atau ada pihak tertentu yang sengaja mengendalikan administrasi kelompok demi meloloskan berkas RDKK ilegal ini,” ujar Pahmi menekankan urgensi pemeriksaan terhadap para ketua kelompok tani.

Meskipun diduga sarat akan unsur pemalsuan dan cacat prosedur, berkas RDKK bermasalah tersebut nyatanya tetap lolos dari tahapan verifikasi berjenjang. Dokumen tersebut mulus melewati pemeriksaan mulai dari tingkat Koordinator Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL), Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), hingga tingkat kecamatan selama enam tahun berturut-turut tanpa adanya koreksi maupun penolakan.

Dalam materi laporannya, LBH Ghazanfar turut meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah unsur birokrasi pertanian dari tingkat desa hingga kecamatan yang diduga terlibat dalam mata rantai pelolosan data fiktif ini. Pihak-pihak yang tercantum dalam laporan dugaan tersebut meliputi oknum perangkat desa, PPL, Koordinator PPL, hingga Kepala UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Kecamatan Indramayu.

Pelapor secara khusus menyoroti dugaan konflik kepentingan yang melibatkan perangkat Desa Singaraja bernama Ahmad Fauzi, yang menjabat sebagai Raksa Bumi. Berdasarkan temuan investigasi pelapor, yang bersangkutan juga tercatat sebagai pemilik Kios Resmi penyalur pupuk bersubsidi bernama “FERAL”.

Posisi ganda sebagai pejabat desa sekaligus pengusaha penyalur pupuk bersubsidi ini diduga kuat dimanfaatkan bersama oknum PPL untuk mengendalikan dan memonopoli data perencanaan kebutuhan pupuk di tingkat desa.

Tak berhenti pada level desa dan petugas lapangan, LBH Ghazanfar juga menuntut pertanggungjawaban pengawasan dari Kepala UPTD KPP Kecamatan Indramayu, Lia Fitriyani, atas lolosnya ratusan data kependudukan fiktif tersebut hingga dikirim ke tingkat kabupaten.

Baca juga  Begini Cara Pelaku Habisi Satu Persatu Korban Satu Keluarga di Indramayu

Pahmi menilai pejabat struktural di tingkat kecamatan tidak dapat melempar beban kesalahan maupun tanggung jawab kepada petugas teknis di bawahnya.

“Secara aturan birokrasi, pemeriksaan tingkat bawah hanyalah tahap teknis persiapan. Sebaliknya, Kepala UPTD memegang kendali penuh serta tanggung jawab akhir atas kebenaran dan keabsahan seluruh data di wilayah kerjanya sebelum dikirim ke jenjang kabupaten. Mengalihkan beban kesalahan ke bawah justru menguatkan dugaan adanya kelalaian sengaja atau kesepakatan untuk memuluskan alur yang dicurigai,” tandas Pahmi dengan nada tegas.

Akibat praktik penggelembungan kuota berbasis pemalsuan dokumen dan pencatutan ratusan KTP tersebut, distribusi pupuk bersubsidi di lapangan menjadi sangat kacau. Kuota pupuk hasil manipulasi data itu diduga dialirkan secara ilegal ke luar wilayah untuk dijual bebas dengan harga yang jauh lebih tinggi demi meraup keuntungan pribadi.

Di sisi lain, para petani asli di Desa Singaraja dan Desa Singajaya justru mengalami kelangkaan pupuk yang parah setiap musim tanam dan terpaksa membeli pupuk di kios terkait dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Seluruh bukti fisik mengenai mata rantai kejahatan administrasi dan kegagalan pengawasan ini sudah kami serahkan secara lengkap kepada penyidik. Kami akan terus mengawal ketat proses hukum yang berjalan di Kejari Indramayu maupun di Unit Tipidter Satreskrim Polres Indramayu sampai sindikat pemalsu dokumen ini benar-benar terbongkar dan para pelakunya diseret ke meja hijau,” pungkas Pahmi menutup keterangannya.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi Suaradermayu.com masih terus berupaya menghubungi seluruh pihak yang disebutkan dalam materi laporan dugaan tersebut—termasuk perangkat desa Ahmad Fauzi, jajaran PPL terkait, serta Kepala UPTD KPP Kecamatan Indramayu Lia Fitriyani—guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab secara berimbang.

Share :

Baca Juga

Indramayu

Heboh! Bupati Lucky Hakim Tolak Rumah Dinas Rp5 Miliar, Pilih Tidur di Sofa Pendopo!

Terpopuler

Tak Ada Haji Furoda 2026, Pemerintah Bongkar Modus Penipuan Berkedok “Berangkat Tanpa Antre

Terpopuler

Sistem PPDB Diganti SPMB Mulai 2025, Ini Perubahan dan Syarat Pendaftarannya

Indramayu

Jalan Berlubang di Jalur Pantura Indramayu Makin Parah, Pengendara Diminta Waspada

Indramayu

Demo ke PBNU, PCNU Indramayu Tegaskan Tidak Terlibat dan Murni Ditumpangi Oknum

Terpopuler

Korban Berjatuhan di Jalan Ir H Juanda Indramayu, Warga Tanami Pohon Palem, Pemkab Bisa Digugat

Ekonomi

PDAM Indramayu Ungkap Penyebab Air Keruh dan Tak Mengalir, Kapasitas Produksi Overload

Indramayu

Gudang Petasan di Jatibarang Indramayu Terbakar, Pemilik Tewas Terpanggang