Suardermayu.com – Pencairan bantuan sosial (bansos) tahap II tahun 2026 sudah mulai dilakukan sejak pekan kedua April. Namun di tengah proses tersebut, publik dibuat terkejut dengan kabar bahwa sebanyak 11.014 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dicoret dari daftar penerima bantuan.
Kondisi ini langsung menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Tidak sedikit warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan, kini mendadak tidak lagi terdaftar tanpa penjelasan yang benar-benar dipahami di tingkat bawah.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembaruan dan pembersihan data agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Namun di lapangan, kebijakan tersebut kembali memunculkan sorotan soal transparansi dan akurasi pendataan penerima.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, menjelaskan bahwa penghapusan ribuan nama tersebut dilakukan setelah hasil pemutakhiran data terbaru.
Ditemukan adanya penerima yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Kondisi ini dikenal sebagai inclusion error, yakni kesalahan data ketika warga yang secara ekonomi sudah dianggap mampu masih tercatat sebagai penerima bansos.
“Sekitar 11.014 orang sudah kami bersihkan dari daftar penerima karena tidak lagi memenuhi kriteria,” ujarnya.
Pemerintah juga menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan seseorang tidak lagi menerima bansos PKH maupun BPNT. Di antaranya adalah peningkatan kondisi ekonomi sehingga masuk kategori masyarakat menengah ke atas, khususnya pada kelompok desil 6 hingga 10 yang tidak lagi menjadi prioritas bantuan.
Selain itu, data bansos disebut bersifat dinamis dan terus diperbarui, sehingga keluar-masuk nama penerima menjadi hal yang wajar. Proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara berkala juga menjadi dasar penghentian bantuan jika ditemukan ketidaksesuaian data.
Meski demikian, di tengah penjelasan tersebut, sebagian masyarakat masih mempertanyakan mekanisme pencoretan yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Banyak warga mengaku tidak mendapatkan penjelasan detail mengapa bantuan yang sebelumnya rutin diterima tiba-tiba dihentikan.
Hal ini menjadi catatan penting, mengingat bansos merupakan program vital yang sangat bergantung pada ketepatan data dan kejelasan informasi di lapangan.
Tanpa transparansi yang kuat, kebijakan ini berpotensi terus memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat penerima manfaat. (Moh. Ali)
