Suaradermayu.com– Klaim melimpahnya stok beras di gudang Perum Bulog Cabang Indramayu justru memantik kritik keras. Di tengah angka fantastis lebih dari 124.000 ton beras yang disebut cukup untuk kebutuhan hingga enam bulan ke depan, harga beras di pasaran justru masih tinggi dan membebani masyarakat.
Pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Apip Wijaya, memastikan bahwa stok beras dalam kondisi aman bahkan surplus secara nasional. Ia menegaskan, pemerintah tidak perlu melakukan impor karena seluruh pasokan berasal dari produksi dalam negeri.
“Produksi padi di Indramayu dan nasional sedang melimpah. Saat ini tidak ada impor karena 100 persen berasal dari dalam negeri,” ujarnya saat berada di Gudang Bulog Singakerta 1, Kecamatan Krangkeng, Jumat (25/4/2026).
Melimpahnya stok ini disebut berasal dari hasil panen petani yang optimal. Sejak 2025, Bulog aktif menyerap gabah kering panen dari petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram, lalu mengolahnya menjadi beras sebagai cadangan.
Namun, narasi “stok melimpah” itu langsung dikuliti oleh Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah. Ia menilai klaim tersebut tidak selaras dengan realitas di lapangan, di mana harga beras masih tinggi dan tidak kunjung turun.
Menurutnya, jika stok benar-benar melimpah, maka hukum pasar sederhana seharusnya berlaku: harga turun. Fakta bahwa harga tetap tinggi justru mengindikasikan adanya persoalan serius dalam distribusi.
“Kalau stok melimpah tapi harga tetap mahal, itu bukan lagi soal produksi. Itu soal distribusi yang kacau atau ada yang sengaja bermain,” tegas Pahmi.
Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi dalam tata kelola pangan. Gudang disebut penuh, tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya. Beras seolah berhenti di rantai distribusi dan tidak sampai ke tangan rakyat dengan harga terjangkau.
“Jangan sampai beras hanya menumpuk di gudang. Kalau tidak mengalir ke pasar dengan harga wajar, itu sama saja bohong. Rakyat tidak butuh angka, rakyat butuh harga yang turun,” ujarnya.
Lebih jauh, Pahmi menduga adanya potensi masalah dalam rantai pasok, mulai dari distribusi yang tidak merata, lemahnya pengawasan, hingga kemungkinan praktik penahanan barang oleh pihak tertentu.
“Kalau ada yang menahan pasokan atau memainkan distribusi untuk menjaga harga tetap tinggi, itu jelas merugikan masyarakat. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Ia mendesak pemerintah daerah, Bulog, hingga aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi beras di Indramayu.
“Ini kebutuhan pokok rakyat. Harus transparan. Kalau memang stok melimpah, pastikan harga turun. Kalau tidak, berarti ada yang tidak beres dan itu harus dibongkar,” pungkasnya.
Sementara itu, Bulog tetap mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras. Pihaknya mengklaim distribusi terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran.
Selain beras, Bulog juga menanggapi isu mahalnya minyak goreng yang sempat terjadi. Kenaikan harga disebut dipengaruhi faktor eksternal seperti naiknya harga kemasan dan terganggunya pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.
Bulog menyatakan terus melakukan distribusi intensif, termasuk melalui program Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), guna menjaga kestabilan harga di tengah gejolak.
Namun publik kini menunggu pembuktian nyata: apakah stok melimpah benar-benar akan menurunkan harga, atau justru hanya menjadi angka besar yang tak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Waryadi)
