Suaradermayu.com – Sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyoroti surat permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) berkop Kelurahan Karangmalang viral dan memicu perdebatan di kalangan warganet.
Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook Rakhmat Haryanto yang mempertanyakan praktik permintaan THR oleh aparat pemerintah kepada masyarakat. Dalam unggahannya, ia membandingkan permintaan THR oleh lembaga swadaya masyarakat dengan aparat pemerintahan.
“LSM minta THR dibilang pemerasan, aparat minta THR dibilang partisipasi?” tulisnya dalam status yang kemudian ramai dibagikan dan menuai berbagai komentar dari pengguna media sosial.
Dalam unggahan tersebut, ia juga menilai penggunaan kop surat resmi pemerintah untuk meminta partisipasi THR kepada masyarakat tidak pantas dilakukan oleh aparatur negara.
Menurutnya, meskipun disebut sebagai partisipasi sukarela, praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tekanan bagi masyarakat karena permintaan berasal dari aparat.
“Walaupun disebut sukarela, kenyataannya banyak orang terpaksa dan takut menolak karena yang meminta adalah aparat,” tulisnya.
Unggahan itu muncul setelah beredarnya surat permohonan partisipasi THR yang menggunakan kop Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Kelurahan Karangmalang.
Dalam surat yang beredar, tercantum permohonan partisipasi THR menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah untuk delapan orang dari wilayah Kelurahan Karangmalang. Surat tersebut juga mencantumkan tanda tangan pejabat setempat, yakni atas nama Kasi Trantib Kelurahan Karangmalang, Rasidi Edi Mulyadi.
Sejak diunggah, status Facebook tersebut memancing beragam reaksi warganet. Sejumlah komentar bernada kritik pun bermunculan di kolom komentar.
Akun Facebook Diaz Pamungkas menulis dalam bahasa Jawa, “Dadi aparat kayane enak temen ya, sampe gawe dosa sekalipun tetep keren, langka sing nyela,” yang jika diterjemahkan berarti “Jadi aparat sepertinya enak sekali, bahkan kalau melakukan kesalahan pun tetap terlihat keren, jarang ada yang berani mengkritik.”
Sementara itu, akun Tamzid Bojing menuliskan komentar pedas dengan menyebut, “Mental pengemis bersepatu. Lebih kere dari masyarakat jelata.”
Komentar lain datang dari akun Mohamad Nurudin yang menyinggung dugaan pungutan liar. “Wah… gasss jika pungli sekarang terang-terangan bahkan tidak segan-segan menggunakan kop instansi terkait,” tulisnya.
Sedangkan akun Mas Brow Wong Deso juga menanggapi dengan bahasa daerah. “Hebat maning bae ya, pungli berkedok partisipasi, bli nganggo kedok amber kaya obrok ya lur,” yang secara bebas dimaknai sebagai sindiran bahwa praktik pungutan yang disebut partisipasi dianggap hanya sebagai kedok.
Komentar lain juga menyoroti isi surat yang menyebutkan permohonan THR untuk delapan orang. Akun Zaidan Hidayat mempertanyakan siapa yang dimaksud dalam surat tersebut.
“Yang perlu diperjelas maksudnya 8 orang itu siapa? Kalau 8 orang itu perangkat pemerintah mah ya bukan partisipasi, kan sudah ada anggaran upah atau honor dari pemkab. Kalau ngajak partisipasi buat warga yang manula, janda tua, fakir miskin ya nggak apa-apa, malah bagus,” tulisnya.
Sementara itu, akun Moch Ezra S juga menyampaikan sindiran terkait kemungkinan adanya klarifikasi dari pihak kelurahan.
“90% lurahnya akan melakukan klarifikasi dengan alasan tidak mengetahui ada perangkat kelurahan yang membuat dan menyebarkan surat itu. Yang sudah-sudah begitu ceritanya,” tulisnya.
Beragam komentar tersebut menunjukkan adanya kontra di tengah masyarakat terkait beredarnya surat permohonan partisipasi THR tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kelurahan Karangmalang terkait beredarnya surat permohonan partisipasi THR maupun viralnya unggahan di media sosial tersebut. (Mashadi)
