Suaradermayu.com – Siang itu, suasana Gedung Trigatra Lemhannas Jakarta terasa berbeda. Dua puluh lima kepala daerah duduk serius mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025.
Namun perhatian mereka benar-benar tersedot ketika Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menampilkan satu fakta yang menggetarkan ruang:
“51 persen kasus korupsi yang kami tangani berasal dari pemerintahan daerah.”
Angka itu bukan hanya statistik. Di tangan Fitroh, angka itu berubah menjadi cermin besar yang diarahkan langsung kepada para pemegang jabatan daerah.
Angka yang Mengajak Kepala Daerah Berintrospeksi
Dari total 1.666 perkara yang pernah ditangani KPK, 854 kasus melibatkan pejabat daerah. Fitroh tidak menyampaikannya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak para pemimpin daerah melihat kenyataan: bahwa korupsi paling banyak terjadi justru di tempat mereka bekerja—di lingkup pemerintah daerah.
Dalam ruangan yang hening itu, pesan Fitroh terasa seperti mengetuk hati: bahwa kesalahan sistem dan budaya birokrasi hanya “pintu”, tetapi niat manusialah yang menjadi awal dari tindakan koruptif.
Biaya Politik dan Lingkaran Pemodal
Dalam narasinya yang mengalir seperti cerita hidup, Fitroh mengungkap akar persoalan yang jarang dibicarakan lantang: biaya politik yang sangat tinggi dalam pilkada.
“Para kandidat terjebak pada pemodal. Saat menang, pemodal itu menagih imbalan. Biasanya bentuknya proyek,” ujarnya.
Pola itu berulang dan menjadi lingkaran penuh jebakan.
Di bagian ini, beberapa kepala daerah tampak mengangguk. Mereka tahu, ini cerita nyata yang sering terjadi di lapangan.
Teknologi sebagai Penjaga Integritas
Untuk memutus mata rantai itu, Fitroh mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal dan mengoptimalkan sistem digital seperti:
e-procurement
e-planning
e-audit
Teknologi bukan hanya alat kerja, tetapi pagar pengaman agar proses pemerintahan tidak mudah disusupi kepentingan transaksional.
“Sistem yang transparan membuat ruang gelap semakin sempit,” tegasnya.
‘GATOTKACA MESRA’: Wajah Pemimpin Ideal
Suasana pelatihan berubah lebih hangat ketika Fitroh memperkenalkan konsep ‘GATOTKACA MESRA’—akronim dari sifat pemimpin ideal: gerak cepat, totalitas, kreatif, adaptif, cerdas, amanah, melayani, empati, sepenuh hati, ramah, dan antusias.
“Layani masyarakat dengan empati. Jangan sombong. Dan jangan takut KPK… asalkan tidak main kotor,” katanya, disambut tawa kecil dan senyuman dari peserta.
IDOLA: Lima Nilai yang Harus Hidup dalam Diri Pemimpin
Fitroh juga membagikan piramida nilai bernama ‘IDOLA’, terdiri dari:
Integritas
Dedikasi
Objektif
Loyal
Adil
Baginya, lima nilai itu bukan konsep abstrak, melainkan kompas moral yang harus dimiliki setiap kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat.
Cermin yang Dibawa Pulang
Ketika sesi berakhir, para kepala daerah tampak masih berbincang kecil. Sebagian menggenggam catatan, sebagian merenung. Materi Fitroh bukan hanya pengetahuan, tetapi pengingat—pengingat bahwa jabatan adalah amanah besar yang bisa berubah menjadi bencana jika salah dipegang.
Pada akhirnya, Fitroh seperti mengajak mereka membawa pulang sebuah cermin. Cermin untuk melihat ulang niat, langkah, keputusan, dan integritas selama memimpin.
Karena menurutnya, korupsi tidak dimulai dari sistem, tapi dari niat.
Dan niat itu hanya bisa dilawan oleh satu hal: integritas seorang pemimpin. (Moh.Ali)
