Suaradermayu.com – Pemalsuan tanda tangan bukan sekadar tindakan sepele atau gurauan belaka. Dalam hukum Indonesia, perbuatan ini tergolong kejahatan serius yang dapat berujung pada ancaman pidana penjara. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku pemalsuan surat, termasuk tanda tangan, dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal enam tahun.
Sayangnya, banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bahwa memalsukan tanda tangan, baik di atas dokumen resmi maupun surat pribadi yang memiliki konsekuensi hukum, merupakan tindak pidana yang serius. Untuk itu, penting memahami ketentuan hukumnya secara jelas agar dapat menghindari risiko hukum yang mengancam.
Ketentuan Hukum Terkait Pemalsuan Tanda Tangan
Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dijelaskan secara rinci sebagai berikut:
“Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan atau menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka jika mempergunakannya mendatangkan suatu kerugian maka dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”
Dengan kata lain, tindakan memalsukan tanda tangan di atas dokumen-dokumen yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, pembebasan utang, atau sebagai alat bukti suatu perbuatan, termasuk dalam kategori pemalsuan surat yang dapat dijerat hukum pidana.
Kategori Surat yang Jika Dipalsukan Termasuk Tindak Pidana
Ahli hukum pidana Indonesia, R. Soesilo, dalam bukunya memberikan penjelasan tentang jenis-jenis surat yang jika dipalsukan, pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Berikut penjelasannya:
1. Surat yang Menerbitkan Hak
Contohnya seperti kartu tanda masuk, surat kepemilikan saham (surat andil), ijazah, dan dokumen lain yang dapat menimbulkan hak kepemilikan atau keikutsertaan.
2. Surat yang Menerbitkan Perjanjian
Termasuk dalam kategori ini adalah surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa, surat piutang, maupun berbagai perjanjian tertulis lain yang memuat kewajiban para pihak.
3. Surat yang Membebaskan Utang
Surat-surat seperti cek, kuitansi pembayaran, atau dokumen yang dapat membuktikan pelunasan suatu kewajiban keuangan juga termasuk dalam kategori yang dilindungi hukum.
4. Surat yang Digunakan Sebagai Keterangan Suatu Peristiwa
Misalnya adalah akta kelahiran, surat kematian, laporan keuangan (buku kas), surat keterangan domisili, dan dokumen lain yang menjadi alat bukti administratif atau hukum.
Apabila tanda tangan pada surat-surat tersebut dipalsukan dan kemudian digunakan untuk menimbulkan hak, kewajiban, atau kerugian bagi pihak lain, pelakunya dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan Pasal 263 KUHP.
Pemalsuan Tanda Tangan yang Bisa Dipidana
Tidak semua bentuk pemalsuan tanda tangan langsung serta-merta dipidana. Hukum memberikan syarat-syarat tertentu agar tindakan tersebut dapat dijerat pidana, antara lain:
– Ada unsur pemalsuan tanda tangan di atas dokumen yang dilindungi sebagaimana dijelaskan di atas.
– Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar, bukan karena kelalaian.
– Dokumen palsu tersebut digunakan atau disuruh digunakan, bukan sekadar dibuat lalu dibiarkan.
– Terjadi kerugian akibat penggunaan dokumen yang dipalsukan.
Jika keempat unsur tersebut terpenuhi, maka tindakan pemalsuan tanda tangan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana.
Proses Hukum Jika Menjadi Korban Pemalsuan Tanda Tangan
Bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pemalsuan tanda tangan, ada beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh:
1. Melaporkan ke Kepolisian
Korban dapat melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti awal berupa dokumen yang diduga dipalsukan.
2. Melampirkan Bukti Tambahan
Bukti lain seperti saksi, rekaman, atau keterangan ahli forensik tulisan tangan dapat memperkuat laporan.
3. Penyelidikan dan Penyidikan Polisi
Setelah laporan diterima, polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan dokumen, saksi, dan kemungkinan pemeriksaan laboratorium forensik untuk membuktikan keaslian tanda tangan.
4. Proses Hukum di Pengadilan
Jika penyidikan menemukan cukup bukti, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya diproses di pengadilan untuk menentukan apakah pelaku bersalah dan layak dijatuhi hukuman.
Pemalsuan tanda tangan adalah kejahatan serius yang tidak boleh dianggap remeh. Siapa pun yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan di atas dokumen penting, apalagi yang menimbulkan hak, kewajiban, atau kerugian bagi orang lain, harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang berat.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga dokumen-dokumen penting, serta segera melaporkan ke pihak berwajib jika menjadi korban atau mengetahui adanya tindakan pemalsuan tanda tangan.
