Suaradermayu.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan dengan menyiapkan rekrutmen besar-besaran tenaga teknis lapangan yang tidak lagi berfokus pada syarat ijazah formal. Kebijakan tersebut disampaikan saat apel pagi dalam suasana silaturahmi minggu kedua Syawal 1447 Hijriah di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Dalam pidatonya, Dedi menegaskan arah baru birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih menitikberatkan kerja nyata dibanding sekadar aktivitas administratif. Ia menilai selama ini pola rekrutmen aparatur terlalu terpaku pada gelar pendidikan, sementara kebutuhan tenaga teknis di lapangan masih sangat besar.
Menurutnya, pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat justru membutuhkan lebih banyak pekerja lapangan, seperti pengelola irigasi, teknisi infrastruktur, tukang las, hingga petugas kebersihan.
Ia menegaskan kemampuan kerja tidak selalu ditentukan oleh ijazah tinggi, melainkan keterampilan serta kemauan menyelesaikan persoalan secara langsung.
“Saya ingin rekrutmen ke depan lebih banyak tenaga teknis yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar membuat laporan,” ujar Dedi.
Ia bahkan membuka peluang bagi masyarakat lulusan SD untuk terlibat sebagai tenaga teknis, selama memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, saluran air, hingga fasilitas umum.
Dedi juga menyebut dirinya sebagai “Gubernur Pinggiran” yang ingin keluar dari pola kerja birokrasi konvensional. Ia menegaskan komitmennya untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mulai dari pinggir sungai, kawasan pesisir, hingga pedesaan, guna mengetahui kebutuhan riil warga.
Konsep tersebut ia sebut sebagai filosofi Manajemen Sunda “Pokpek Trak”, yakni kerja nyata di atas kata-kata. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan kajian akademis, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh hanya sibuk rapat, tapi harus hadir langsung menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan pengembangan sektor pariwisata yang dinilai tidak harus selalu melalui kajian panjang, tetapi bisa dilakukan melalui penataan kawasan yang estetik dengan memanfaatkan ikon lokal seperti material injuk.
Menurutnya, pendekatan tersebut mampu menarik perhatian wisatawan sekaligus mendorong masyarakat ikut mempromosikan daerahnya melalui media sosial.
“Hari ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk promosi, karena masyarakat sendiri yang menceritakan keberhasilan pembangunan, bahkan mereka bisa mendapatkan penghasilan sebagai content creator,” katanya.
Salah satu poin penting dalam pidato tersebut adalah rencana rekrutmen besar tenaga teknis lapangan pada periode 2026–2027. Dedi menilai kebutuhan tenaga teknis jauh lebih mendesak dibanding menambah pegawai administratif, karena persoalan dasar masyarakat membutuhkan penanganan cepat dan langsung.
Ia mencontohkan pengelolaan irigasi yang memerlukan tenaga terampil, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir Jawa Barat tidak mengalami kemarau panjang sehingga sistem pengairan harus dikelola optimal. Namun menurutnya, peran tukang lapangan kini mulai berkurang karena pemerintah terlalu menitikberatkan syarat pendidikan formal.
Padahal, kata Dedi, banyak tenaga terampil yang memiliki kemampuan praktis meski hanya lulusan SD dan terbukti mampu bekerja dengan baik di lapangan.
“Kita punya banyak doktor di kantor, tapi ketika lampu jalan rusak tidak ada yang bisa memperbaiki,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemprov Jabar berencana membentuk Divisi Kebersihan dan Infrastruktur yang tidak mensyaratkan ijazah formal, selama calon pekerja memiliki kemampuan teknis seperti memperbaiki fasilitas umum, mengelas, hingga menjaga kebersihan lingkungan.
Para tenaga teknis tersebut direncanakan memperoleh penghasilan sekitar Rp4,2 juta per bulan sebagai bentuk jaminan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
“Saya ingin rekrutmen 2026–2027 dilakukan besar-besaran, tapi fokus pada tenaga yang benar-benar dibutuhkan di lapangan,” kata Dedi.
Ia menegaskan konsep manajemen pemerintahan ke depan harus lebih efisien dengan komposisi pegawai yang seimbang antara tenaga struktural dan teknis.
“Dalam manajemen itu harus sedikit yang menyuruh, tapi banyak yang bekerja,” tegasnya.
Dedi juga menilai pemeliharaan infrastruktur seperti jalan tidak selalu harus melalui proses panjang menggunakan kontraktor. Ia mengusulkan agar perawatan rutin dapat ditangani langsung oleh tenaga teknis lapangan agar lebih cepat, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Faisal)
