Suaradermayu.com – Indramayu sejak lama dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten di pesisir utara Jawa Barat ini menyumbang jutaan ton beras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan negeri. Namun, gemerlap predikat itu menyimpan sisi gelap: para petani justru hidup dengan beban utang yang nilainya mencapai Rp 1,5 triliun.
Data BPS Bongkar Realita
Fakta mengejutkan ini pertama kali diungkap Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAI Pangeran Dharma Kusuma. Mereka mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu dalam Angka 2025, yang mencatat sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan memiliki pinjaman di bank umum sebesar Rp 1.493.558.170.494 pada tahun 2023.
“Jangan hanya bangga Indramayu jadi lumbung padi, tapi kesejahteraan petani juga harus dipikirkan. Di balik nasi yang kita makan, ada petani yang terlilit utang triliunan,” tegas Ketua DEMA, Akmal Maulana, saat audiensi dengan DPRD Indramayu.
Mahasiswa menyerahkan policy brief berisi sembilan masalah utama, mulai dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah, keterbatasan akses permodalan, hingga alih fungsi lahan pertanian.
DPRD Kaget, Siap Klarifikasi
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengaku kaget dengan data utang petani yang fantastis. Meski begitu, ia menilai utang memang sudah jadi tradisi di kalangan petani, khususnya yang menggarap lahan sewa.
“Modal besar dibutuhkan sejak awal musim tanam. Kalau gagal panen, utang jelas menumpuk. Kami akan minta penjelasan dari BPS dan DKPP agar persoalan ini terang benderang,” ujarnya.
Suara Petani: Utang Jadi Jalan Satu-satunya
Bagi petani, utang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Surarno (42), petani asal Desa Longok, Kecamatan Sliyeg, menuturkan hampir semua petani di desanya bergantung pada pinjaman.
“Kalau nggak utang, ya nggak bisa tanam. Dari sewa sawah, pupuk, sampai bayar buruh, semua pakai modal pinjaman,” katanya dengan nada pasrah.
Hal serupa dialami Darjani, petani lain di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng. Menurutnya, beban biaya tanam terlalu berat bila hanya mengandalkan tabungan keluarga.
“Banyak warga ngutang buat sewa sawah. Lebih baik garap sendiri walau penuh risiko, daripada cuma jadi buruh tani,” ujarnya.
Darjani menambahkan, akses petani terhadap bank sering terbatas karena syarat administrasi yang rumit. Akibatnya, tak sedikit yang akhirnya meminjam ke tengkulak atau bahkan rentenir, meski bunga yang ditetapkan mencekik.
“Kalau ke bank kadang lama, banyak syarat. Tengkulak dan rentenir lebih cepat, tapi bunganya tinggi. Petani terpaksa karena kalau nggak ada modal, tanam nggak jalan,” ungkapnya.
KTNA: Biaya Modal Tinggi, Petani Terpaksa Ambil KUR
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Indramayu, Sutatang, mengakui mayoritas petani terjerat utang. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang semula dimaksudkan membantu, justru membuat beban pinjaman semakin menumpuk.
“Biaya tanam per hektar bisa Rp 15 juta. Sewa lahan, pupuk, pestisida, semua ditanggung petani. Jadi wajar kalau mereka ngutang. Angka Rp 1,5 triliun itu realistis,” katanya.
Dengan harga gabah di kisaran Rp 7.700 per kilogram, sebenarnya ada harapan untung. Namun risiko gagal panen akibat hama, banjir, atau keterlambatan pupuk kerap membuat keuntungan petani menguap begitu saja.
DKPP: Utang Tak Hanya Petani
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu, Muhammad Iqbal, menegaskan data BPS memang bersumber dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, angka Rp 1,5 triliun itu tak sepenuhnya berasal dari petani, melainkan juga dari pelaku usaha lain seperti penggilingan padi.
“Kami berkomitmen menjaga produktivitas pertanian agar petani tetap mampu melunasi utang sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Tahun 2024, produksi gabah kering panen mencapai 1,7 juta ton. Target 2025 rata-rata bisa 7,3–7,5 ton per hektar,” kata Iqbal.
Lumbung Padi, Lumbung Utang?
Indramayu adalah tulang punggung pangan Indonesia. Namun, ironinya, petani yang menghidupi jutaan perut justru harus hidup dalam pusaran utang triliunan rupiah.
Predikat lumbung padi nasional nyatanya belum menjamin kehidupan petani lebih sejahtera. Di hadapan pemerintah, mahasiswa, DPRD, dan organisasi tani, satu pesan mengemuka: petani tidak boleh terus menjadi pahlawan pangan yang hidup dengan beban utang.
