Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani sebelum resmi dilantik. Dalam sebuah pertemuan dengan jajaran sekretaris daerah (sekda) di Provinsi Jawa Barat, ia menantang para bupati dan wali kota terpilih untuk menolak pengadaan mobil dinas baru.
Dedi Mulyadi menyoroti tradisi pengadaan mobil dinas baru bagi kepala daerah yang menurutnya menghabiskan anggaran besar, khususnya di saat kondisi ekonomi sedang sulit. Ia menyebutkan bahwa pengadaan tersebut tidak sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan yang masih menghadapi banyak masalah.
“Selama masih ada sekolah di daerah yang kondisinya memprihatinkan, tidak etis kalau bupati atau wali kota menggunakan mobil dinas baru,” kata Dedi dalam pernyataannya.
Ajakan Dedi Melalui Media Sosial
Tantangan ini juga disampaikan Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. Ia menegaskan bahwa pemimpin yang baik harus mengutamakan pola hidup sederhana dan fokus pada kebutuhan rakyat.
Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia meminta para sekda yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merancang kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sebagai contoh, Dedi sendiri menolak menerima fasilitas mobil dinas baru selama masa jabatannya. Ia berharap langkah ini menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Jawa Barat.
“Bupati dan wali kota terpilih akan saya undang minggu depan. Kita harus membuat komitmen bersama untuk memprioritaskan rakyat. Selama masih ada sekolah yang kondisinya buruk, tidak ada alasan untuk pakai mobil dinas baru,” tegasnya.
Langkah Dedi ini mendapatkan banyak respons dari masyarakat, sebagian besar menyambut baik kebijakan tersebut. Banyak pihak mendukung fokus anggaran pada sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat dibandingkan pengadaan fasilitas baru bagi kepala daerah.
