Suaradermayu.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan akan menindak tegas oknum LSM dan wartawan yang diduga sering melakukan pemerasan terhadap kepala sekolah dengan dalih mengusik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Modus yang digunakan, menurutnya, adalah menuding adanya penyalahgunaan dana BOS, lalu meminta uang sebagai “penyelesaian” masalah tersebut.
“Kita ini sebenarnya dianggap maling, kepala sekolah dianggap maling, ujung-ujungnya mereka minta duit,” ujar seorang kepala sekolah di Subang dalam perbincangan dengan Dedi Mulyadi yang ditayangkan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Berdasarkan laporan yang diterima, para oknum tersebut rata-rata meminta uang sebesar Rp2 juta kepada kepala sekolah. Jika kepala sekolah menolak, mereka memaksa sekolah membeli barang yang mereka tawarkan, seperti seragam dalam jumlah besar.
“Biasanya maksa jual barang. Padahal di pasar banyak. Misalnya seragam 300 setel, mereka minta kita beli minimal 5 paket,” keluh seorang kepala sekolah.
Akibat tekanan ini, beberapa kepala sekolah terpaksa memenuhi permintaan tersebut, yang jika diakumulasikan, bisa mencapai Rp5 juta per sekolah dalam setahun.
Banyak kepala sekolah yang merasa tertekan akibat praktik pemerasan ini, bahkan ada yang berniat mengundurkan diri karena tidak tahan menghadapi tekanan tersebut.
“Saya pernah mau mundur dari kepala sekolah karena pusing menghadapi hal ini,” ungkap seorang kepala sekolah.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa praktik semacam ini harus dihentikan. Ia berencana bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepala sekolah agar mereka tidak lagi menjadi korban pemerasan.
Dedi Mulyadi meminta kepala sekolah untuk tidak takut melaporkan jika ada oknum yang melakukan pemerasan.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada praktik seperti ini. Jika ada yang datang mengaku LSM atau wartawan dan tujuannya meminta duit, laporkan saja ke pihak berwajib,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik mencari keuntungan pribadi. Seluruh alokasi dana pendidikan juga harus diaudit dengan transparan agar jika terjadi kesalahan administrasi, bisa segera diperbaiki tanpa intervensi pihak luar yang memiliki niat buruk.
Dengan adanya langkah tegas ini, Dedi berharap pemerasan terhadap kepala sekolah dapat dihentikan, sehingga dana pendidikan bisa digunakan sepenuhnya untuk siswa dan kemajuan sekolah.
Tindakan tegas yang dijanjikan Dedi Mulyadi diharapkan mampu mengakhiri praktik pemerasan terhadap kepala sekolah di Jawa Barat. Dengan laporan yang jelas dan dukungan hukum, para kepala sekolah diharapkan tidak lagi merasa takut menghadapi tekanan dari oknum yang ingin mengambil keuntungan dari dana BOS.
