Suaradermayu.com — Skema kredit fiktif yang menyebabkan kerugian besar pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu kini semakin terang benderang.
Dari 20 nama koordinator yang terungkap dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, satu nama menonjol dengan angka yang paling besar dan memprihatinkan.
Helmi Hakim tercatat mengoordinasikan 14 perjanjian kredit yang menggunakan identitas 13 warga, dengan total dana yang dicairkan mencapai Rp19,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp18,962 miliar menjadi tunggakan macet — persentase tertinggi di antara seluruh koordinator yang tercatat dalam dokumen pengadilan.
Fakta-fakta ini tertuang secara resmi dalam Putusan Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, tertanggal 24 April 2026.
Data posisi tunggakan per 12 September 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen dana yang dicairkan melalui jalur yang diduga dikoordinasikan Helmi Hakim tidak pernah kembali ke kas bank milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar, Pahmi Alamsah, menegaskan bahwa angka ini merupakan salah satu temuan paling serius dari pembedahan dokumen pengadilan yang dilakukan pihaknya.
“Dari total plafon pinjaman Rp19,9 miliar yang dicairkan melalui 14 perjanjian kredit atas nama 13 warga, Rp18,962 miliar di antaranya kini macet. Ini adalah persentase tunggakan tertinggi di antara 20 koordinator yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan dari jalur ini saja,” ujar Pahmi Alamsah, Jumat (13/11/2026).
Dalam rincian dokumen pengadilan, terlihat bagaimana pencairan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu hampir lima tahun. Dimulai pada 20 Juni 2017 atas nama Nur Aripin senilai Rp375 juta yang saat itu tercatat lunas. Namun pada 23 September 2020, nama yang sama kembali digunakan untuk mencairkan Rp1,5 miliar yang hingga kini macet utuh.
Pencairan berikutnya terjadi secara beruntun pada akhir tahun 2020:
– 31 Agustus 2020, atas nama Apriyanto Anugerah, Rp1,45 miliar, macet Rp1,417 miliar
– 18 September 2020, atas nama Eka Afriadi, Rp900 juta, macet utuh
– 30 September 2020, atas nama Yoga Rahadiansyah, Rp1,7 miliar, macet utuh
– 23 Desember 2020, atas nama Kartawijaya, Rp1 miliar, macet utuh
– 28 Desember 2020, atas nama Abdul Gofur, Rp1,3 miliar, macet utuh
Memasuki tahun 2021, nilai pencairan semakin besar:
– 14 Januari 2021, atas nama Remha Kamilla Aldila, Rp2 miliar, macet utuh
– 15 Januari 2021, atas nama Sutrisno, Rp2 miliar, macet utuh
– 24 Februari 2021, atas nama Edi Sutaryadi, Rp900 juta, macet utuh
– 23 Maret 2021, atas nama Asep Subagja, Rp1,425 miliar, macet utuh
– 21 April 2021, atas nama Sahroni, Rp850 juta, macet Rp835 juta
– 26 April 2021, atas nama Kharis Madya, Rp2 miliar, macet utuh
– 28 Mei 2021, atas nama Riswan, Rp2,5 miliar, macet Rp1,985 miliar — nilai terbesar dalam daftar ini
Pahmi Alamsah menjelaskan bahwa seluruh 14 berkas pengajuan tersebut diproses tanpa prosedur yang seharusnya berlaku.
“Tidak ada pengikatan jaminan, tidak ada verifikasi kelayakan usaha, dan tidak ada pengecekan aset di lapangan. Persetujuan pencairan didapat berdasarkan instruksi dari jajaran direksi BPR Karya Remaja saat itu,” katanya.
“Seluruh proses pencairan menyalahi prosedur perbankan yang berlaku. Berkas diajukan, dana cair, dan kemudian dibiarkan macet begitu saja. Tidak ada upaya penagihan yang serius hingga akhirnya bank tersebut tidak mampu lagi menutup kerugiannya,” sambung Pahmi.
LBH Ghazanfar mencatat bahwa keberadaan 14 perjanjian kredit dengan pola yang sama persis menunjukkan adanya sistem yang terstruktur. Penggunaan kembali satu nama untuk dua kali pencairan, serta pencairan yang berdekatan waktunya dengan nilai besar, memperkuat dugaan bahwa ini bukanlah kebetulan belaka.
“Pola yang berulang-ulang menunjukkan adanya perencanaan. Satu nama dipakai dua kali, berjejer dalam waktu singkat, dan hampir semuanya macet utuh. Ini pola yang perlu ditelusuri lebih dalam oleh penegak hukum untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menerima manfaat dari dana-dana tersebut,” tambah Pahmi.
Pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan yang ada dalam putusan pengadilan tersebut. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan tentang perbankan sudah cukup menjadi dasar hukum untuk menelusuri tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.
“Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk tidak berhenti pada proses yang sudah berjalan. Peran koordinator dalam skema ini perlu diteliti secara mendalam. Ke mana aliran dana tersebut berakhir, dan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas tidak dikembalikannya Rp18,962 miliar ke kas bank, adalah pertanyaan yang harus dijawab secara hukum. Masyarakat Indramayu berhak mendapatkan kejelasan atas kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan milik daerahnya,” tegas Pahmi Alamsah.
Suaradermayu.com masih berupaya meminta tanggapan dan klarifikasi dari Helmi Hakim terkait temuan-temuan yang tercatat dalam putusan pengadilan tersebut
