Suaradermayu.com – Saya sering menyaksikan sendiri bagaimana wajah kemiskinan di Indramayu. Banyak keluarga hidup serba kekurangan, sekadar untuk makan sehari-hari pun harus berhutang.
Data BPS tahun 2023 mencatat, 11,93 persen atau sekitar 214 ribu jiwa penduduk Indramayu masih masuk kategori miskin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun hanya 71,45 poin, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat yang mencapai 74,76 poin.
Di desa-desa, saya melihat ibu-ibu yang akhirnya memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Mereka meninggalkan anak-anaknya bukan karena ambisi, melainkan karena terpaksa. Semua demi bisa membeli beras, membayar uang sekolah, atau sekadar menyekolahkan anak sampai lulus SMA.
Saya juga melihat para petani yang bekerja dari subuh hingga senja, menanam padi atau jagung, namun hasil panen sering tak menentu. Harga gabah di tingkat petani sering rendah, sementara biaya pupuk, bibit, dan kebutuhan sehari-hari terus naik. Banyak dari mereka tetap hidup pas-pasan meski bekerja keras setiap hari, bahkan beberapa harus berhutang untuk membeli kebutuhan pokok atau membayar sekolah anak.
Nelayan pun menghadapi nasib serupa. Mereka melaut dengan risiko tinggi, menghadapi cuaca yang tidak menentu, dan hasil tangkapan yang fluktuatif. Kadang pulang dengan perahu penuh ikan, kadang hanya cukup untuk makan sehari. Biaya perahu, sulitnya mencari bahan bakar, dan peralatan tangkap semakin membebani mereka, sementara harga jual ikan di pasar lokal tidak selalu stabil.
Para pencari kerja menghadapi tantangan besar. Lapangan pekerjaan sangat terbatas, sehingga banyak orang muda terpaksa bekerja serabutan atau menjadi buruh harian dengan upah minim. Kesulitan ini membuat sebagian dari mereka putus asa dan mencari penghidupan jauh dari kampung halaman, termasuk bekerja ke kota lain atau menjadi TKW ke luar negeri.
Beban ekonomi yang berat ini berdampak langsung pada kehidupan keluarga. Saya juga menyaksikan tingginya angka perceraian di beberapa desa, yang sebagian besar dipicu oleh tekanan finansial.
Pasangan muda yang gagal memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau kehilangan penghasilan utama, seringkali tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Perceraian yang meningkat bukan sekadar statistik, tetapi cermin dari penderitaan rakyat kecil yang berjuang di tengah kemiskinan.
Di tengah kondisi itu, saya merasa miris ketika membaca bahwa wakil rakyat di DPRD Indramayu justru menikmati tunjangan rumah yang nilainya fantastis.
Ketua DPRD mendapat Rp25,5 juta per bulan, tiga wakil ketua masing-masing Rp19,7 juta per bulan, dan anggota biasa Rp11,6 juta per bulan.
Jika dihitung:
Ketua DPRD (1 orang): Rp25.500.000 × 1 = Rp25.500.000
Wakil Ketua DPRD (3 orang): Rp19.700.000 × 3 = Rp59.100.000
Anggota DPRD (46 orang): Rp11.600.000 × 46 = Rp533.600.000
Total tunjangan rumah DPRD Indramayu setiap bulan = Rp618.200.000.
Jika dikalikan 12 bulan, totalnya mencapai Rp7.418.400.000 per tahun.
Bayangkan, Rp7,4 miliar hanya untuk satu jenis fasilitas, yakni tunjangan rumah. Padahal, dana sebesar itu bisa digunakan untuk memberi beasiswa bagi lebih dari 7.000 anak miskin, atau untuk menyalurkan bantuan beras ke puluhan ribu keluarga.
Yang membuat hati saya semakin terusik, tunjangan rumah bukan satu-satunya fasilitas yang mereka terima. Masih ada uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses, semua bersumber dari APBD, uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk meringankan beban hidup warga.
Belum lagi soal dana aspirasi, berupa proyek pemerintah yang seharusnya dimaksudkan untuk pembangunan di dapil masing-masing. Namun ketika ada wakil rakyat bejat, dana itu diduga berubah menjadi ajang bancakan: proyek dijual dengan harga 10–15 persen dari nilai, sehingga yang masuk ke masyarakat hanyalah sisa-sisa, sementara sebagian besar manfaatnya hilang.
Saya membandingkan kenyataan ini dengan apa yang saya lihat sehari-hari: anak-anak putus sekolah karena orang tuanya tak sanggup membayar iuran, buruh tani yang penghasilannya tak cukup untuk makan layak, keluarga yang memilih mengirim ibu atau anak gadisnya jadi buruh migran agar dapur tetap mengepul, hingga pasangan muda yang harus bercerai karena tekanan ekonomi.
Yang paling menyedihkan bagi saya adalah tidak ada rasa empati dari sebagian wakil rakyat terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Mereka hidup nyaman dengan fasilitas mewah dan proyek bernilai miliaran, sementara rakyat yang mereka wakili harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Ironi ini membuat saya bertanya-tanya: untuk siapa sebenarnya APBD dikelola?
Saya menulis ini bukan untuk menolak hak administratif para wakil rakyat secara prinsipil. Tetapi saya ingin mengajak kita semua bertanya: apakah wajar miliaran rupiah uang rakyat dipakai untuk tunjangan rumah dan proyek-proyek aspirasi yang rawan dimainkan, sementara ratusan ribu jiwa di Indramayu masih terjebak dalam kemiskinan? Apakah prioritas anggaran kita sudah benar-benar berpihak pada rakyat?
Bagi saya, pembangunan sejati bukan tentang besarnya tunjangan pejabat atau proyek yang mereka pegang, melainkan tentang seberapa banyak rakyat kecil yang bisa keluar dari kemiskinan, seberapa banyak anak miskin yang bisa terus sekolah, dan seberapa banyak keluarga yang tak perlu lagi mengirim ibu atau anaknya ke negeri orang demi sesuap nasi.
Simulasi Dampak Dana Tunangan Rumah dan Aspirasi
1. Beasiswa Anak Miskin
Jika Rp7,4 miliar per tahun dialokasikan untuk beasiswa, dengan asumsi Rp1 juta per anak per tahun, maka bisa membiayai 7.418 anak miskin di Indramayu untuk tetap sekolah.
2. Bantuan Pangan untuk Keluarga Miskin
Dengan asumsi kebutuhan beras satu keluarga miskin per bulan adalah 20 kg, dan harga beras Rp12.500/kg:
Biaya beras per keluarga per bulan = Rp250.000
Total Rp7,4 miliar dapat mencukupi 29.672 keluarga selama satu bulan, atau sekitar 12–13 ribu keluarga selama enam bulan.
3. Renovasi Sekolah Dasar / Fasilitas Pendidikan
Biaya renovasi sekolah dasar sederhana bisa mencapai Rp200 juta per sekolah.
Dana Rp7,4 miliar cukup untuk 37 sekolah dasar dibangun atau direnovasi, meningkatkan kenyamanan belajar bagi ribuan anak.
4. Dukungan Petani dan Nelayan
Dengan bantuan peralatan, pupuk, atau kapal nelayan, misalnya Rp50 juta per desa:
Rp7,4 miliar bisa mendukung 148 desa untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memberi penghasilan tambahan bagi ribuan keluarga.
Simulasi ini menunjukkan bahwa satu tahun tunjangan rumah DPRD Indramayu dan sebagian dana aspirasi jika dialihkan untuk kebutuhan rakyat bisa mengubah kehidupan ribuan keluarga, mencegah putus sekolah, menurunkan kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan petani serta nelayan.
Penulis adalah Ketua Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (YLKBH) GHAZANFAR, Pahmi Alamsah
