Suaradermayu.com – Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Kami khawatir bahwa proses pengadaan ini rawan terhadap praktik korupsi, serta adanya keterbatasan perusahaan lokal yang memiliki sub-bidang khusus atau perusahaan yang tidak diperpanjang izinnya, hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan dan dominasi perusahaan luar daerah.
Selain itu, kami juga ingin menyampaikan keprihatinan terkait banyaknya temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya yang diberikan kepada kontraktor ,yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas terkait karena sudah adanya serah terima pekerjaan, serta kurangnya pengawasan yang menyebabkan kelalaian dalam pelaksanaan.
Kami berharap pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini.
Pertama, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Dalam evaluasi ini, penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan kompetisi yang sehat dalam pemilihan kontraktor. Langkah-langkah pencegahan korupsi, seperti pembentukan tim pengadaan yang independen dan melibatkan pihak-pihak eksternal yang terpercaya, juga harus diterapkan.
Selanjutnya, perlu ada langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan perusahaan lokal yang memiliki sub-bidang khusus. Pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan lainnya kepada perusahaan-perusahaan ini agar dapat bersaing secara adil dengan perusahaan luar daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Terkait dengan pelaksanaan pengawasan, kami mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan yang ada. Pelibatan masyarakat, termasuk LSM,Pers dan warga, dalam proses pengawasan dapat membantu mengurangi risiko kelalaian dan penyelewengan.
Selain itu, penting untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan, termasuk kontraktor dan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kami juga ingin menyoroti masalah pungutan pengurusan administrasi dalam penagihan oleh oknum pegawai. Praktik ini dapat menciptakan biaya yang tidak perlu dan merugikan pihak yang terlibat. Kami mendesak pemerintah untuk memberlakukan kebijakan yang melarang pungutan semacam ini, serta untuk memastikan bahwa proses administratif yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, efisien, dan tanpa pungutan yang tidak sah.
Terakhir, kami mohon dukungan aparat penegak hukum dalam menindak para oknum yang terlibat dalam praktik korupsi atau pelanggaran hukum terkait pengadaan barang dan jasa. Hukuman yang tegas dan efektif akan memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi serta menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan, serta pelaksanaan yang lalai dalam pengawasan harus segera diatasi.
Proses pengawasan yang efektif dan berkala harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian, tindakan disiplin harus diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Demikianlah himbawan saya kepada pemerintah kabupaten Indramayu terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2023. Saya berharap agar masalah-masalah yang telah disebutkan dapat segera ditangani untuk memastikan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pengadaan.
Dengan tindakan yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko korupsi, memperkuat perusahaan lokal, dan meningkatkan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
Penulis adalah Sekjend LSM Bagaspati Eman Suryana
