Suaradermayu.com — Sebuah ironi yang menyayat hati sekaligus memicu tanda tanya besar di kalangan publim Indramayu kini terungkap. Ratusan kendaraan dinas yang dibeli dari keringat pajak warga diduga raib entah ke mana, hingga saat ini belum jelas siapa yang bertanggung jawab.
Namun, Bupati Lucky Hakim diduga telah mencairkan uang rakyat senilai Rp10,11 miliar murni dari APBD semata-mata untuk menyewa kendaraan baru demi kenyamanan segelintir pejabat.
Berdasarkan data inventarisasi resmi yang dipimpin langsung Lucky Hakim sendiri pada April 2025, tercatat total ada 1.066 unit mobil dinas milik daerah. Padahal jumlah itu sudah jauh melampaui kebutuhan wajar, namun tercatat: 713 unit masih layak pakai, 3 unit rusak ringan, 81 unit rusak berat.
Namun yang paling mencolok—3 unit dinyatakan diduga benar-benar raib, dan 196 unit lainnya sampai detik ini diduga tak ada jejak keberadaannya sama sekali. Ratusan aset hasil kerja keras rakyat lenyap begitu saja tanpa ada upaya serius yang terlihat untuk menelusuri dan memulangkannya.
Alih-alih terlihat sibuk mengejar, memulangkan, atau memproses pihak yang diduga bertanggung jawab atas raibnya ratusan kendaraan itu, Pemkab Indramayu justru diduga sudah merealisasikan pembayaran sewa kendaraan operasional dan khusus pejabat senilai Rp10.114.560.000.
Angka itu tercatat dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan, yang diduga sudah menjadi pengeluaran nyata menyedot kas daerah yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat banyak.
Rinciannya sungguh memicu pertanyaan: sewa kendaraan operasional kantor dan lapangan miliaran rupiah, sewa khusus pejabat Eselon II senilai Rp1,674 miliar, hingga sewa pejabat Eselon I ratusan juta.
Uang itu diambil dari keringat petani, pedagang kecil, buruh harian, dan seluruh warga yang berhemat mati-matian demi membayar pajak. Padahal jumlah yang sama diduga sanggup memperbaiki puluhan sekolah rusak, melengkapi alat kesehatan puskesmas, atau mengaliri ratusan hektare sawah petani yang kering kerontang.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ghazanfar, Pahmi Alamsah, menyampaikan kecaman keras atas dugaan ketidakkonsistenan ini.
“Berdasarkan data yang ada, hal ini diduga bukan sekadar kesalahan tata kelola, melainkan ada dugaan kuat kejanggalan: aset rakyat diduga dibiarkan raib tanpa jejak, lalu digantikan proyek sewa yang diduga sudah terbayar lunas. Saat 196 mobil dinas diduga raib tak dicari, justru uang rakyat Rp10 miliar lebih diduga sudah dicairkan demi kenyamanan pejabat—hal ini mencederai amanah jabatan,” ujarnya.
Ia menyoroti sikap Lucky Hakim yang dulu menyatakan pentingnya menyelamatkan aset karena “dibeli pakai uang rakyat”, namun kini terlihat ada hal yang kontradiktif.
“Dialah yang memimpin inventarisasi itu, seharusnya dia yang paling tahu jika ada ratusan mobil dinas diduga raib. Namun tercatat pula anggaran sewa baru miliaran rupiah diduga telah disetujui dan direalisasikan. Di mana logika pengelolaan aset yang baik? Rakyat berhak mendapatkan kejelasan,” tegas Pahmi.
“Rakyat disuruh bersabar dan berhemat, namun yang terlihat: rakyat sakit diduga sulit akses pelayanan, pendidikan yang tidak memihak rakyat, sementara uang daerah diduga dialihkan demi kenyamanan berkendara pejabat, padahal ribuan mobil dinas sudah ada namun ratusan mobil dinas nasibnya misterius,” tambahnya.
Pahmi menegaskan, jika aset yang sudah ada tak dilacak keberadaannya namun sewa yang baru diduga sudah dibayarkan, maka timbul dugaan kuat adanya ketidakberesan.
“Masyarakat berhak bertanya: apakah mobil dinas yang diduga raib itu sengaja dibiarkan hilang agar bisa dibuat proyek sewa baru yang menguntungkan pihak tertentu? Rakyat berhak tahu siapa pihak yang diduga diuntungkan dari transaksi bernilai puluhan miliar ini,” tandasnya.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang memuaskan terkait ke mana perginya 196 mobil dinas tersebut, serta alasan Pemkab Indramayu diduga lebih memilih menyewa kendaraan baru daripada memanfaatkan aset yang sudah ada.
Rakyat Indramayu pun berharap ada penjelasan transparan agar tak timbul dugaan bahwa pemerintahan ini lebih memihak kepentingan segelintir orang di atas kesejahteraan rakyat banyak. (Tim Redaksi)
