Suaradermayu.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan. Bupati Indramayu Lucky Hakim secara resmi menonaktifkan sementara Kepala Desa (Kuwu) Sukadadi, Caswita, setelah hasil audit Inspektorat Indramayu menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp150 juta.
Keputusan tersebut ditegaskan Lucky Hakim melalui pernyataan video pada Sabtu (7/2/2026). Dalam keterangannya, Lucky menyampaikan bahwa surat pemberhentian sementara telah ditandatangani sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel.
“Hari ini saya sudah menandatangani surat pemberhentian sementara untuk Kuwu Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, atas nama Caswita,” ujar Lucky.
Bupati menyayangkan adanya temuan tersebut. Menurutnya, dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan tidak bisa dibenarkan.
Ia menegaskan, hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun penggunaan di lapangan.
“Dari hasil audit Inspektorat, terdapat sekitar Rp150 juta dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya mengambil langkah penonaktifan sementara,” tegasnya.
Lucky menilai, penonaktifan ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Ia juga meminta yang bersangkutan segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengembalikan dana yang diduga merugikan keuangan negara.
“Saya minta yang bersangkutan segera mengembalikan uang negara itu dan bertanggung jawab atas temuan ini,” kata Lucky.
Lebih lanjut, Lucky Hakim memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala desa dan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu agar tidak bermain-main dengan dana publik. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan anggaran desa.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Pengelolaan dana desa harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Kasus penonaktifan Kuwu Sukadadi ini menambah daftar kepala desa yang sebelumnya juga diberhentikan sementara oleh Bupati Lucky Hakim akibat temuan dugaan penyelewengan anggaran. Beberapa di antaranya adalah Kepala Desa Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bunder, Kepala Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan, serta Kepala Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya. (Mashadi)
