Suaradermayu.com – Kumpulan mahasiswa daerah menyoroti persoalan banjir yang terus berulang di Kabupaten Indramayu. Mereka menilai, banjir yang melanda berbagai wilayah—termasuk banjir rob di kawasan pesisir—menjadi indikasi lemahnya tata kelola lingkungan dan perencanaan wilayah yang belum berpihak pada keselamatan serta keberlanjutan hidup masyarakat.
Sorotan tersebut mengemuka dalam agenda konsolidasi gerakan bertajuk “Undangan Terbuka Ngomongin Kepemerintahan!” yang digelar pada 31 Januari 2026.
Forum ini dihadiri sejumlah organisasi mahasiswa daerah (Orda) Indramayu dari berbagai kota, di antaranya Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKMI) Cirebon, IKA Darma Ayu Bandung, Persatuan Mahasiswa Indramayu (Permai Ayu) Jakarta, KAPMI Yogyakarta, Formasi Purwokerto, IKAHASI Semarang, HIKMI Sumedang, IKA Wira Dharma Ayu Malang, serta DEMA IAI Pangeran Dharma Kusuma (PDK) Kampus Putih Indramayu.
Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa menilai banjir di Indramayu tidak lagi bisa dipahami sebagai peristiwa alam semata. Buruknya sistem drainase, luapan sungai, hingga banjir rob yang terus berulang dinilai sebagai dampak dari perencanaan wilayah yang tidak adaptif terhadap kondisi lingkungan dan perubahan iklim.
Kawasan pesisir Eretan Wetan dan Eretan Kulon menjadi perhatian utama. Di wilayah ini, air laut pasang kerap menggenangi permukiman warga, fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi tersebut dinilai telah berlangsung lama tanpa solusi jangka panjang yang jelas.
Ketua HIKMI Sumedang, Basith, menegaskan bahwa kebanjiran yang terus berulang merupakan persoalan struktural yang tidak kunjung ditangani secara menyeluruh.
“Banjir di Indramayu, khususnya di Eretan, adalah tanda adanya persoalan tata kelola yang serius. Warga terus dipaksa beradaptasi, sementara kebijakan jangka panjang yang adil dan berbasis tata ruang belum benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti dampak sosial dari banjir dan rob yang semakin memperburuk kualitas hidup warga pesisir. Ketua Permai Ayu Jakarta, Miftah, menyebut banjir telah memicu kerentanan sosial yang meluas.
“Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi memutus aktivitas ekonomi, mengganggu pendidikan anak-anak, dan menciptakan ketidakpastian hidup. Ini alarm serius atas lemahnya respons kebijakan dalam menghadapi krisis lingkungan,” tuturnya.
Menurut mahasiswa, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan perencanaan wilayah di Indramayu, khususnya di kawasan pesisir yang rentan terdampak rob dan kenaikan muka air laut.
Mahasiswa menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah awal menuju gerakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Ketua DEMA IAI PDK Kampus Putih Indramayu menyampaikan bahwa mahasiswa berkomitmen melanjutkan gerakan ini hingga ke tahap advokasi langsung di lapangan.
“Kami akan mendampingi warga terdampak banjir, khususnya di Eretan. Pendampingan, pengumpulan data, hingga dorongan kebijakan akan kami lakukan agar suara masyarakat benar-benar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Melalui konsolidasi ini, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah konkret, terukur, dan berkeadilan dalam menangani persoalan banjir di Indramayu.
Mahasiswa juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu kebanjiran dan krisis pesisir bersama masyarakat hingga tercipta penanganan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan. (Nurhaeni Mudi)
