Suaradermayu.com — Suara protes mulai bergema keras dari lingkungan kampus. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma (DEMA IAI PDK) Indramayu secara resmi menyoroti tajam rencana pemborosan yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Indramayu diketahui menganggarkan belanja sewa kendaraan operasional senilai Rp10.114.560.000—angka yang dinilai sangat besar dan tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini.
Ketua DEMA IAI PDK Indramayu, Akmal Maulana, dalam keterangannya menegaskan bahwa sorotan ini bukan sekadar soal besarnya angka, melainkan menyangkut prinsip tanggung jawab dan prioritas kebijakan fiskal.
Sebagai badan yang memegang kendali pengelolaan keuangan dan aset daerah, BKAD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga efisiensi dan penghematan anggaran, bukan justru menjadi pihak yang paling berani menggelembungkan belanja operasional internal.
Berdasarkan dokumen RUP yang dijadikan rujukan, rincian anggaran sewa kendaraan tersebut terbagi ke dalam beberapa paket pengadaan. Untuk kebutuhan kendaraan operasional kantor dan lapangan dialokasikan dana Tahap I sebesar Rp4,286 miliar, Tahap II Rp680,4 juta, serta Tahap III Rp3,061 miliar. Sementara itu, untuk kendaraan operasional pejabat setara Eselon II disiapkan Rp1,674 miliar, dan kendaraan operasional pejabat setara Eselon I Tahap II sebesar Rp411,84 juta.
Seluruh biaya ini bersumber murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun 2026.
“Yang kami pertanyakan bukan hanya besarnya nominal Rp10,11 miliar itu, tetapi juga arah kebijakannya. Badan yang mengurusi keuangan daerah seharusnya menjadi teladan efisiensi APBD, bukan justru menghadirkan belanja yang berpotensi menambah beban fiskal. Ketika ruang anggaran terbatas dan masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan, setiap rupiah harusnya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kenyamanan birokrasi,” tegas Akmal Maulana.
Ia menambahkan bahwa Indramayu saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mendesak yang menuntut alokasi dana lebih besar. Mulai dari perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi, perbaikan sarana pendidikan yang masih banyak rusak, peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa, hingga pemulihan ekonomi masyarakat pasca berbagai tekanan harga kebutuhan pokok.
“Karena itu, setiap rencana belanja operasional harus diuji secara terbuka: seberapa mendesak kebutuhannya, dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat luas. Jangan sampai kita melihat kemunafikan: rakyat diminta berhemat dan bersabar, sementara pemerintah justru memperbesar fasilitas untuk dirinya sendiri,” ungkapnya dengan nada getir.
Akmal menegaskan, jika lembaga yang paling paham aturan keuangan dan yang bertugas mengawasi aset daerah saja tidak mampu menunjukkan semangat berhemat, maka sulit diharapkan instansi lain untuk disiplin anggaran.
“Jika BKAD tidak bisa memberi contoh, lalu siapa lagi yang mau dipatuhi?” tantangnya.
DEMA IAI PDK pun mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tidak menyetujui rencana ini sebelum transparansi penuh dibuka kepada publik.
Pihak berwenang wajib menjelaskan secara rinci dasar perhitungan kebutuhan, alasan tidak memanfaatkan aset kendaraan daerah yang sudah ada, serta urgensi mendesak di balik setiap paket sewa tersebut.
“Transparansi ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata kepada rakyat. Rakyat berhak tahu ke mana uang hasil kerja keras mereka dialirkan,” ujarnya.
“Kami berharap APBD benar-benar bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan malah memperbesar beban belanja yang hanya dinikmati segelintir orang. Jangan sampai pengelola fiskal justru berubah menjadi beban fiskal bagi daerah,” pungkas Akmal Maulana. (Tim Redaksi)
