Suaradermayu.com – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Ono Surono sebagai tersangka, apabila alat bukti dan fakta hukum telah memenuhi unsur pidana.
Baca Juga : KPK Periksa Ono Surono, Diduga Terima Aliran Uang dari Tersangka Kasus Suap Bupati Bekasi
Desakan tersebut akan disampaikan AMAKI dalam aksi terbuka di Kantor KPK, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026. Aksi ini disebut sebagai bentuk kontrol publik agar penegakan hukum berjalan tegas, transparan, dan tidak tebang pilih, khususnya dalam penanganan dugaan korupsi yang menyeret nama politisi PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut.
Humas AMAKI, Ifan, menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penghakiman, melainkan dorongan agar proses hukum dijalankan secara terbuka dan akuntabel. AMAKI sekretariatnya di Jl. Kalibata Raya No. 1, Rawajati, Jakarta Selatan secara konsisten memantau kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan elite politik.
Baca Juga : Kasus Suap Bupati Bekasi: KPK Telusuri Jejak Uang Sarjan hingga ke Ono Surono
“Kami mendesak KPK bertindak tegas jika bukti sudah cukup. Dugaan korupsi tidak boleh dibiarkan menggantung dan menimbulkan spekulasi publik,” ujar Ifan, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Suaradermayu.com, Senin (19/1/2026).
Tiga Tuntutan AMAKI
Ifan menyampaikan, terdapat tiga tuntutan utama yang akan dibawa AMAKI dalam aksi tersebut.
Pertama, AMAKI mendesak KPK segera menetapkan Ono Surono sebagai tersangka, sepanjang alat bukti dan fakta hukum telah memenuhi syarat penetapan tersangka.
Kedua, AMAKI mendesak DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat untuk mengambil langkah etis internal, berupa pemberhentian sementara tugas kepartaian maupun jabatan struktural yang diemban Ono Surono.
Baca Juga : Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek Rp9,5 Miliar
“Ini bukan vonis, tetapi langkah etika politik agar lembaga dan partai tetap menjaga kepercayaan publik,” kata Ifan.
Ketiga, AMAKI mendesak KPK bekerja sama dengan PPATK untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap aliran dana proyek dan keuangan politik yang diduga beririsan dengan aktor-aktor legislatif serta partai politik di Jawa Barat.
Menurut AMAKI, audit forensik diperlukan untuk memastikan apakah dugaan tersebut bersifat individual atau menunjukkan pola yang lebih luas.
Baca Juga : Foto Bupati Indramayu Bersama Tersangka KPK Viral, Ono Surono Ikut Dipanggil Penyidik
Hingga berita ini diturunkan, Suaradermayu.com telah melayangkan pesan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp kepada Ono Surono untuk meminta tanggapannya, namun belum memperoleh respons.
Redaksi juga belum menerima pernyataan resmi dari KPK, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, maupun DPRD Jawa Barat. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik. (Moh. Ali,)
