Suaradermayu.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indramayu (ARI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Indramayu, Selasa (20/9/2022). Mereka mendesak DPRD Indramayu menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan dan kinerja pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator aksi, Masdi, menyampaikan keresahan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Indramayu saat ini. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah daerah justru dinilai menyulitkan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik.
“Kami menuntut dewan menggunakan Hak Angket terhadap pemerintah daerah. Sudah cukup masyarakat dibuat resah dengan kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegas Masdi dalam orasinya di depan Pendopo Indramayu.
Aksi unjuk rasa kali ini merupakan aksi ketiga yang digelar Aliansi Rakyat Indramayu. Namun, seperti dua aksi sebelumnya, massa kembali mengeluhkan tidak adanya respon positif dari pihak pemerintah daerah.
Massa yang berkumpul di depan Kantor Bupati Indramayu hanya bisa berorasi tanpa ditemui satu pun perwakilan pemerintah. Hal ini semakin memicu kekecewaan warga.
Sambil berorasi, peserta aksi membawa spanduk bertuliskan: “Turunkan Nina, Pulangkan ke Jakarta”, sebagai bentuk desakan agar Bupati Indramayu turun dari jabatannya.
Masdi membeberkan sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya jauh dari kepentingan rakyat. Di antaranya:
Proses perizinan usaha dipersulit, sehingga menghambat perekonomian masyarakat.
Honor guru madrasah tidak dibayarkan, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik.
Kebijakan yang dinilai tebang pilih, tidak konsisten dalam implementasinya.
Pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ketidakharmonisan yang jelas terlihat antara Bupati dan Wakil Bupati Indramayu.
Kegiatan Tari Topeng Pecah Rekor MURI yang biayanya justru dibebankan kepada sekolah dan orang tua siswa.
Melihat kondisi tersebut, Aliansi Rakyat Indramayu menilai perlu ada langkah tegas dari lembaga legislatif. Hak Angket dinilai sebagai jalan konstitusional untuk mengusut tuntas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
“Jika DPRD Indramayu berani, gunakan Hak Angket! Buka semua persoalan di pemerintahan daerah ini. Jangan diam ketika rakyat berteriak,” seru Masdi di hadapan para demonstran.
Usai berorasi di depan Kantor Bupati, massa aksi melanjutkan longmarch menuju Gedung DPRD Indramayu. Mereka berharap para wakil rakyat berani bersikap tegas untuk mengusut kebijakan yang dinilai bermasalah.
Selain persoalan kebijakan teknis, massa juga menyoroti ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap buruknya pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan.
Sejumlah warga bahkan menyatakan sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Bupati Indramayu. Mereka mendesak agar Bupati mengundurkan diri dan “pulang ke Jakarta”, sebagaimana tertulis dalam spanduk aksi.
Aksi Aliansi Rakyat Indramayu ini menjadi cerminan keresahan warga terhadap pemerintah daerah. Mereka berharap, DPRD Indramayu tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut aktif mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.
“Sudah saatnya rakyat bicara. Jika pemerintah daerah terus abai, maka Hak Angket harus digunakan sebagai alat penyelidikan resmi,” tutup Masdi.
