Suaradermayu.com — Rp18,79 miliar. Angka fantastis itu bukan sekadar deretan digit di atas berkas audit penyidik, melainkan uang rakyat Kabupaten Indramayu yang diduga kuat diselewengkan dalam skandal korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD periode 2022–2025.
Di tengah sorotan tajam publik Kota Mangga atas langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat yang menahan mantan Ketua DPRD Indramayu berinisial S beserta dua pejabat sekretariat dewan, muncul gelombang desakan baru agar korps adhyaksa tidak berhenti di tengah jalan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Delta 19 melontarkan kritik keras sekaligus tantangan terbuka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat. Penahanan eks Ketua DPRD dinilai baru menyentuh permukaan gunung es dan belum mencerminkan rasa keadilan hukum yang utuh bagi masyarakat Indramayu.
Ketua Umum LBH Delta 19, Abdul Malik Azis, menegaskan bahwa aliran dana dalam skandal tunjangan rumah dinas dan transportasi tersebut tidak dinikmati oleh satu orang pimpinan dewan semata. Menurut analisis hukum dan fakta pencairan anggaran di tubuh legislatif, dana tersebut mengalir merata ke kantong para wakil rakyat lainnya.
“Penerima manfaat bukan hanya Eks Ketua DPRD Indramayu saja, tetapi seluruh anggota DPRD Indramayu diduga ikut menikmatinya,” tegas Abdul Malik Azis kepada awak media, Sabtu (21/11/2026).
Pria yang akrab disapa Bang Azis ini menilai, jika penyidikan Kejati Jabar hanya mengunci mantan Ketua DPRD sebagai satu-satunya tersangka dari unsur legislator, maka penegakan hukum di Jawa Barat patut dipertanyakan keberaniannya. Publik Indramayu tidak ingin melihat adanya praktik “tumbal” tunggal untuk meredam kegaduhan, sementara puluhan pihak lain yang ikut menikmati aliran uang bermasalah justru melenggang bebas tanpa tersentuh jerat pidana.
“Kalau hanya eks Ketua DPRD Indramayu saja yang jadi tersangka itu tidak adil. Semua yang menikmati aliran anggaran yang diduga melanggar hukum harus ikut bertanggung jawab di mata hukum,” tandas Azis dengan nada lugas.
Lebih jauh, LBH Delta 19 juga menyoroti potensi adanya manuver pengembalian kerugian keuangan negara dari para pihak yang sempat menerima kucuran tunjangan perumahan dan transportasi tersebut. Dalam banyak perkara rasuah berjemaah, pengembalian uang kerap dijadikan tameng oleh para penerima aliran dana agar terhindar dari status tersangka.
Namun, Azis mengingatkan penyidik Kejati Jabar agar berpegang teguh pada aturan hukum positif yang berlaku di negeri ini. Ia mengutip secara eksplisit ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menutup celah penghapusan pidana meski uang negara telah dikembalikan.
“Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana,” terang Abdul Malik Azis.
Landasan hukum tersebut, lanjut Azis, seharusnya menjadi amunisi kuat bagi Kejati Jawa Barat untuk tidak ragu menetapkan tersangka baru. Siapa pun anggota DPRD Indramayu pada periode terkait yang terbukti menerima dan menikmati tunjangan yang dinaikkan secara melawan hukum tersebut, secara otomatis telah memenuhi unsur keterlibatan dalam pusaran perkara.
“Oleh karena itu, kami minta Kajati Jawa Barat lebih fokus dalam pengembangan perkara ini,” ujarnya.
Tidak hanya meminta fokus, LBH Delta 19 juga menantang Kajati Jabar untuk menunjukkan peran yang jauh lebih aktif, progresif, dan transparan kepada publik. Menurut Azis, perkara korupsi yang menyangkut lembaga terhormat seperti DPRD memiliki dampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Jika penanganannya terkesan lamban atau tebang pilih, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan pun bisa ikut tergerus.
“Kajati Jabar harus lebih berperan aktif. Usut tuntas aliran dananya, periksa seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, dan buka secara terang-benderang kepada masyarakat Indramayu siapa saja yang menikmati uang rakyat tersebut,” desak Azis.
Sebagaimana diketahui, skandal dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu ini mencuat setelah tim penyidik Kejati Jabar menemukan adanya kejanggalan dalam proses penetapan besaran tunjangan sejak tahun 2021 untuk tahun anggaran 2022–2025. Kenaikan pagu tunjangan tersebut diduga dilakukan tanpa mekanisme kajian yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp18,79 miliar berdasarkan hasil perhitungan auditor berwenang.
Sebelumnya, penyidik Kejati Jabar telah menetapkan dan menahan eks Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024 berinisial S bersama mantan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Indramayu berinisial IH, serta menjerat satu tersangka lainnya dari unsur sekretariat dewan.
Kini, bola panas berada di tangan Kajati Jawa Barat. Publik Indramayu dan elemen masyarakat sipil seperti LBH Delta 19 menanti pembuktian nyata: apakah Kejati Jabar berani menyapu bersih seluruh penikmat anggaran rumdin DPRD Indramayu hingga ke akar-akarnya, ataukah kasus belasan miliar rupiah ini hanya akan berhenti pada segelintir nama saja.

























