Suaradermayu.com – Di tengah derita rakyat yang masih berjuang memulihkan ekonomi, DPRD Kabupaten Indramayu justru menuai kemarahan publik. Pasalnya, alokasi anggaran senilai Rp51,75 juta disiapkan khusus hanya untuk membangun toilet Ketua DPRD.
Angka yang dinilai sangat boros dan tak masuk akal ini dianggap bukti nyata betapa tidak pekanya para pengambil kebijakan terhadap penderitaan masyarakat luas.
Keputusan ini langsung memicu gelombang kritik keras, terutama dari kalangan mahasiswa yang menilai pemborosan anggaran ini sebagai tamparan keras bagi rasa keadilan. Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) menjadi yang paling lantang menentang langkah tersebut.
Ketua Umum GMHI, Rendi Wirman Salas, mengungkapkan pihaknya sudah berulang kali berupaya mendesak Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, untuk memberikan penjelasan terbuka lewat pesan WhatsApp. Namun, hingga kini tidak ada jawaban jelas, seolah pejabat tersebut enggan mempertanggungjawabkan keputusan yang memakan uang rakyat itu.
“Kami sudah menghubungi beliau untuk meminta klarifikasi soal anggaran toilet yang nilainya selangit itu, tapi sampai sekarang tidak ada penjelasan yang memuaskan. Ini sangat disayangkan,” tegas Rendi, Jumat (22/5/2026).
Tidak hanya sekadar protes, GMHI bertekad membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dalam waktu dekat, organisasi ini diagendakan akan bertemu langsung dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tujuannya satu: mempertanyakan dasar hukum, urgensi, serta proses penganggaran yang dinilai penuh kejanggalan tersebut.
Bagi Rendi, angka Rp51,75 juta untuk satu ruang toilet pribadi adalah pemborosan yang memalukan dan tak berperikemanusiaan. Angka itu terasa makin pahit saat rakyat masih keluhkan jalan rusak parah, pelayanan kesehatan yang minim, hingga bantuan sosial yang tak kunjung merata.
“Anggaran sebesar ini jelas melukai rasa keadilan seluruh warga Indramayu. Pemerintah daerah seharusnya punya hati dan peka, uang sebanyak itu jauh lebih bermanfaat untuk kepentingan umum, bukan untuk kenyamanan pribadi pejabat,” kritiknya dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, masih bungkam seribu bahasa. Berbagai konfirmasi yang dikirimkan wartawan maupun elemen masyarakat tak kunjung mendapatkan tanggapan, seolah ada upaya menutup-nutupi keputusan yang memicu kemarahan publik ini.
Berbeda sikapnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan (Plt Sekwan) DPRD Indramayu, Dulyono, akhirnya angkat bicara berusaha meredam gejolak. Ia menegaskan dokumen anggaran yang menjadi perbincangan panas itu masih dalam proses dan belum dicairkan sepenuhnya.
Menurut Dulyono, usulan anggaran yang kini jadi sorotan tajam itu sebenarnya sudah disusun sejak tahun lalu, mulai dari rencana kerja hingga masuk ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diklaim sudah diproses sesuai aturan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski begitu, ia tak menepis adanya kritik yang datang bertubi-tubi.
“Terima kasih kepada masyarakat dan media yang sudah mengawasi serta mengkritisi DPA Setwan DPRD Indramayu. Semua masih terbuka untuk dievaluasi ulang, kami dengar masukan itu,” ujar Dulyono saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia juga beralasan bahwa sejumlah pos anggaran yang kini disorot itu sebagian besar sudah diajukan jauh sebelum ia menjabat sebagai Plt Sekwan. Kini, ia mengaku sedang meneliti ulang semua pos pengeluaran yang dianggap tak wajar.
“Kalau memang nantinya ditemukan hal yang perlu diperbaiki atau bahkan dihapus total, tentu akan kami koreksi dan berkoordinasi dengan instansi berwenang,” janjinya.
Namun, janji evaluasi itu pun belum sepenuhnya mampu meredakan amarah publik. Polemik toilet Rp51 juta ini kini menjadi bukti nyata bagaimana prioritas anggaran di Indramayu dinilai lebih memihak kenyamanan pejabat, dibandingkan kebutuhan mendesak rakyat banyak yang masih tertelantarkan. (Mashadi)
