Suaradermayu.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan sikapnya menolak penyerahan uang koin dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Menurut Lucky, penerimaan uang secara langsung oleh kepala daerah, tanpa melalui mekanisme resmi, berisiko masuk dalam kategori gratifikasi.
“Kalau itu saya terima, bisa masuk gratifikasi,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan kerusakan fasilitas umum tidak tepat diselesaikan dengan penyerahan uang secara langsung kepada pejabat. Apalagi, dalam tata kelola pemerintahan, setiap bentuk penerimaan harus tercatat dan masuk dalam sistem keuangan daerah.
Lucky menjelaskan, sumber pendapatan daerah memiliki jalur yang jelas, seperti pajak, retribusi, maupun hibah yang diproses melalui administrasi resmi. Karena itu, uang yang dikumpulkan secara spontan oleh masyarakat tidak bisa serta-merta diterima secara pribadi.
“Semua ada aturannya, tidak bisa diterima langsung begitu saja,” tegasnya.
Meski demikian, Lucky tetap menghargai niat masyarakat yang ingin bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas publik, seperti Alun-alun Indramayu dan Tugu 0 Kilometer, yang terdampak aksi unjuk rasa sebelumnya.
Namun ia menegaskan, bentuk tanggung jawab yang diharapkan bukan dalam bentuk uang, melainkan perbaikan langsung terhadap fasilitas yang rusak.
“Yang dibutuhkan itu diperbaiki, bukan diserahkan dalam bentuk uang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Lucky juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat membuka ruang dialog dengan mengundang perwakilan massa ke Pendopo Indramayu. Namun, ajakan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Ia memastikan, pemerintah daerah tetap terbuka untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama, khususnya terkait persoalan yang melatarbelakangi aksi, yakni penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut karena merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, pihaknya siap menjembatani aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan melalui jalur yang tepat.
“Kami siap memfasilitasi kalau masyarakat ingin menyampaikan langsung aspirasinya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Lucky mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif serta mengedepankan dialog dibandingkan aksi yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Ia menegaskan, setiap persoalan dapat diselesaikan selama semua pihak bersedia mencari solusi secara bersama-sama dan tetap berada dalam koridor hukum.
“Jangan sampai emosi justru memperkeruh keadaan. Kita cari solusi yang terbaik,” pungkasnya. (Waryadi)
