Suaradermayu.com – Sebuah pertemuan penting yang digelar diam-diam di Ruang Desk Pilkada, Kamis (22/05/2025), akhirnya terkuak. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Indramayu menggelar dua pembahasan strategis yang berpotensi mengubah wajah kerja sama antar daerah di Jawa Barat.
Rapat pertama membahas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu, dengan fokus utama pada pengembangan potensi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pengendalian inflasi yang terintegrasi.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP Indramayu, Heru Purwanto, mewakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membuka rapat dan menyampaikan komitmen kuat dari kedua daerah.
“Kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Karawang dan Indramayu melalui pengembangan potensi daerah, pelayanan publik, dan pengendalian inflasi yang sinergi,” tegas Heru.
Turut hadir dalam pembahasan ini antara lain Aan Kunaefi dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Indramayu, Heriyanto Budi dari Bappeda-Litbang Indramayu, serta sejumlah tamu undangan dari lintas sektor.
Tak hanya membahas urusan ekonomi dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menaruh perhatian serius terhadap isu lingkungan hidup. Rapat kedua membahas Nota Kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemkab Indramayu mengenai pengoperasian dan perawatan jaringan alat serta stasiun pemantau kualitas udara ambien.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Indramayu, Subyar Mujihandono, menyoroti urgensi kerja sama ini dalam menjaga kesehatan publik.
> “Perawatan jaringan peralatan dan stasiun pemantau kualitas udara ambien ini sangat krusial untuk memastikan data kualitas udara kita akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Nota Kesepakatan ini diyakini akan memperkuat pemantauan kualitas udara secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, Kabupaten Indramayu berharap bisa memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengendalian pencemaran udara yang makin relevan di tengah krisis iklim dan pertumbuhan aktivitas industri.
Kerja sama lintas kabupaten seperti ini menunjukkan keseriusan daerah dalam mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, model sinergi antar pemerintah daerah juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong desentralisasi efektif melalui kerja sama horizontal antar wilayah.
Kehadiran Kabupaten Karawang dalam pembahasan strategis ini juga memberi sinyal bahwa potensi kawasan pantura Jawa Barat bisa dikelola bersama demi hasil yang lebih optimal, baik dari sisi ketahanan pangan, layanan publik, maupun pengendalian harga bahan pokok yang kerap jadi momok menjelang hari besar keagamaan.
Bagi Indramayu, langkah ini bukan sekadar upaya membangun citra sebagai daerah terbuka dan adaptif. Lebih jauh, ini menjadi pondasi menuju tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif dan terintegrasi dengan teknologi serta isu-isu global seperti krisis iklim, ketahanan pangan, dan inflasi.
Dengan dua agenda penting ini, Indramayu tampaknya serius memperkuat sinergi lintas daerah dan lembaga untuk menjawab tantangan ekonomi dan lingkungan. Apakah ini awal dari era baru tata kelola daerah yang lebih kolaboratif? Waktu akan menjawabnya.
