Suaradermayu.com — Bara konflik di pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Indramayu akhirnya meledak terbuka ke ruang publik. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara resmi dilayangkan surat somasi pribadi dengan nilai tagihan fantastis: Rp14.276.088.750.
Surat teguran hukum yang bernada keras itu bukan datang dari lawan politik di luar pemerintahan, melainkan dari keluarga besar pasangannya sendiri, Wakil Bupati Indramayu Syaefudin. Ironisnya, langkah penagihan ini bergulir di tengah situasi pelik yang tengah membelit Syaefudin, yang saat ini berstatus tersangka dan sedang menjalani penahanan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Perwakilan pihak keluarga besar pengirim somasi, Fefen Efendi, menegaskan sejak awal bahwa surat peringatan hukum tersebut tidak dialamatkan kepada institusi Pemerintah Kabupaten Indramayu maupun jabatan bupati.
Somasi itu murni menyasar Lucky Hakim secara personal dalam kapasitasnya sebagai mantan calon bupati pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.
“Sekali lagi, ini untuk Saudara Lucky Hakim secara pribadi, bukan untuk Bupati Indramayu. Perihalnya adalah somasi terkait biaya waktu Pilkada kemarin,” ujar Fefen dalam keterangannya yang dikutip dari rekaman pernyataan resminya.
Menurut Fefen, angka pasti sebesar Rp14.276.088.750 bukanlah taksiran kasar. Nilai tersebut merupakan hasil rekapitulasi terperinci yang diklaim telah dikeluarkan oleh pihak keluarga besar Syaefudin guna menopang seluruh kebutuhan pemenangan pasangan tersebut selama tahapan Pilkada berlangsung.
Dalam dokumen somasi, tagihan miliaran rupiah itu dipecah ke dalam tujuh pos pembiayaan utama. Rinciannya mencakup dana pengurusan rekomendasi partai politik sebagai tiket pencalonan, dana hasil penjualan kendaraan pribadi berupa mobil, hingga hasil penjualan aset tanah milik keluarga yang berlokasi di Kecamatan Losarang, Indramayu.
Tak hanya bersumber dari kantong keluarga besar Syaefudin, Fefen mengungkap bahwa sebagian dana pemenangan tersebut juga berasal dari pinjaman pihak ketiga, termasuk rekan sesama purnawirawan yang kini menjabat sebagai ketua salah satu partai politik berinisial RSN, dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar. Dari total kewajiban tersebut, pihak Lucky Hakim disebut baru mengembalikan sekitar Rp500 juta.
“Intinya menagih janji untuk dikembalikan. Pertanggungjawabannya kepada Pak Lucky secara pribadi berdasarkan bukti-bukti permulaan yang telah kami baca dan pelajari. Sebagian ada bukti langsung yang membuktikan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Lucky Hakim, termasuk bukti transfer langsung ke rekening atas nama yang bersangkutan,” tegas Fefen.
Ia menambahkan, pola pembiayaan politik semacam ini sejatinya bukan fenomena baru di wilayah Ciayumajakuning. Fefen sempat menganalogikan sengketa pendanaan Pilkada Indramayu ini dengan dinamika serupa yang pernah mencuat di Kota Cirebon, di mana pihak keluarga wakil kepala daerah menanggung biaya penuh saat kontestasi, lalu menagih pengembalian setelah pasangan tersebut resmi dilantik.
Di balik tuntutan pengembalian dana Rp14,27 miliar, Fefen turut membongkar latar belakang keretakan hubungan antara Lucky Hakim dan Syaefudin. Menurutnya, sengketa ini bukan sekadar urusan utang piutang biasa, melainkan akumulasi dari janji politik dan kesepakatan pembagian kewenangan yang dinilai tidak ditepati.
Fefen membeberkan bahwa jauh sebelum pelantikan—bahkan saat keduanya masih berstatus pasangan calon—telah terjalin kesepakatan mengenai pembagian porsi kerja apabila terpilih memimpin Indramayu. Berdasarkan bukti percakapan digital (chatting) yang diklaim dipegang pihak keluarga, Lucky Hakim disebut hanya akan fokus menangani empat sektor strategis.
Keempat sektor tersebut meliputi bidang pendidikan, perikanan, kesehatan, serta tugas khusus untuk melobi dan menarik anggaran dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten Indramayu dengan memanfaatkan rekam jejaknya sebagai mantan anggota DPR RI. Sementara itu, kendali atas sektor-sektor pemerintahan lainnya disepakati untuk dikelola oleh Syaefudin selaku wakil bupati.
Namun, pembagian kewenangan yang dirancang untuk menjaga harmonisasi duet kepemimpinan itu diklaim hanya bertahan seumur jagung.
“Pengakuan dari keluarga besarnya, pembagian tugas itu hanya berjalan dua bulan setelah mereka resmi dilantik sebagai pasangan bupati dan wakil bupati,” ungkap Fefen.
Ia menilai pola keretakan yang terjadi dalam waktu singkat ini memiliki kemiripan dengan dinamika pemerintahan periode sebelumnya, ketika Lucky Hakim masih menjabat sebagai wakil bupati mendampingi Nina Agustina.
Atas dasar rangkaian persoalan tersebut, pihak keluarga Syaefudin kini memberikan tenggat waktu tegas selama 14 hari kalender kepada Lucky Hakim untuk menunjukkan iktikad baik dan menyelesaikan kewajibannya.
“Jika dalam waktu 14 hari ke depan tidak ada iktikad baik, kami akan lanjutkan dengan upaya hukum untuk mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Indramayu,” tandas Fefen.
Ketegangan antara Fefen Efendi dan Lucky Hakim ternyata bukan babak baru yang muncul tiba-tiba. Di tengah bergulirnya somasi miliaran rupiah, Fefen juga buka suara mengenai kelanjutan laporan dugaan pencemaran nama baik yang pernah dilayangkan Lucky Hakim terhadap dirinya di Satreskrim Polres Indramayu pada masa kampanye Pilkada lalu.
Fefen mengonfirmasi bahwa laporan tersebut dibuat Lucky Hakim tak lama setelah menghadiri peresmian Mall Indramayu yang lokasinya berdekatan dengan Mapolres setempat. Laporan itu dipicu oleh pernyataan Fefen saat berada di Denpasar, Bali, yang menyinggung adanya rekaman video bermuatan isu kesusilaan dan sempat viral di media sosial.
Unggahan tersebut kala itu menyedot perhatian lebih dari satu juta penonton dan memicu gelombang perundungan massal dari ratusan ribu akun warganet yang menuding pernyataan Fefen sebagai kabar bohong (hoaks). Namun, Fefen mengaku menyikapi tekanan psikologis tersebut dengan santai karena memandangnya sebagai bagian dari riuh rendah perebutan kekuasaan di tahun politik.
Saat memenuhi panggilan pemeriksaan di hadapan penyidik Satreskrim Polres Indramayu, Fefen mengklaim bahwa konstruksi hukum dalam laporan pencemaran nama baik tersebut tidak terpenuhi. Ia menantang penyidik untuk memutar ulang video pernyataannya dan mencermatinya kata demi kata.
“Saya bilang kepada penyidik, coba diputar lagi video itu kemudian cermati kata demi kata secara saksama, ada tidak dalam kalimat itu saya menyebutkan nama Lucky Hakim? Akhirnya penyidik terdiam. Kalau memang tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ya tidak usah dipaksakan,” ujar Fefen.
Tak berhenti pada posisi bertahan, Fefen justru melancarkan serangan balik secara hukum. Ia mengaku telah melaporkan balik dua orang berinisial MRH alias Kiki dan IM ke pihak kepolisian atas dugaan penyebaran informasi awal serta pernyataan bantahan di ruang publik yang dinilai merugikan nama baiknya.
Untuk memperkuat laporan baliknya, Fefen mengklaim telah menyerahkan sejumlah alat bukti elektronik dan perbankan kepada penyidik, mulai dari rekaman percakapan suara, tangkapan layar percakapan pesan singkat, hingga bukti transfer sejumlah uang kepada salah satu terlapor.
Fefen menegaskan tidak akan mundur selangkah pun apabila polemik hukum ini terus digulirkan hingga ke meja hijau. Mengibaratkan dirinya sebagai prajurit yang telah masuk ke medan pertempuran, ia menyatakan siap membuka seluruh bukti yang dimilikinya secara terang-benderang di hadapan majelis hakim.
“Kalau memang ini dipaksakan, akan keluar sifat tentara saya. Kalau sudah sekali masuk ke medan pertempuran, saya akan total. Saya bongkar dan buka semuanya di pengadilan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Bupati Indramayu Lucky Hakim serta pihak Satreskrim Polres Indramayu guna mendapatkan konfirmasi, klarifikasi, maupun hak jawab resmi agar pemberitaan berjalan berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.

























