Suaradermayu.com — Peristiwa nyaris meluluhlantakkan hati seluruh warga Indramayu terjadi pada Kamis (23/7/2026) sore. Atap salah satu ruang kelas di SDN 2 Tugu, Kecamatan Sliyeg, ambruk seketika bersamaan dengan berakhirnya jam kegiatan belajar mengajar.
Sungguh keajaiban yang tak seharusnya terjadi karena keberuntungan semata, tak ada satu pun siswa maupun guru yang berada di lokasi saat runtuhan terjadi.
Namun di balik rasa syukur itu tersimpan bukti paling nyata dan memalukan atas ketidakbecusan serta kelalaian yang disengaja.
Bangunan sekolah itu sudah lama terlihat lapuk, tiang penyangganya mulai keropos dimakan usia, dindingnya retak-retak, dan atapnya sudah tak lagi layak menahan beban. Semua itu bisa dilihat dengan mata telanjang oleh siapa saja yang lewat.
Namun anehnya, instansi yang memang diberi tugas khusus untuk memantau, memeriksa, dan menjamin keselamatan bangunan sekolah justru menutup mata rapat-rapat.
Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu memiliki struktur jabatan, memiliki petugas khusus, memiliki jadwal pemeriksaan berkala, dan tentunya memiliki anggaran yang disiapkan untuk fungsi pengawasan tersebut. Namun kenyataannya? Semua itu hanya tertulis di atas kertas dan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke atasan, tanpa pernah benar-benar turun memastikan keselamatan di lapangan.
Menanggapi musibah yang nyaris menjadi bencana besar ini, Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, melontarkan kecaman langsung ke jajaran Dinas Pendidikan Indramayu.
“Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kejadian tak terduga. Ini adalah hasil dari pengawasan yang palsu, laporan yang mengada-ada, dan sikap masa bodoh yang sudah berlangsung bertahun-tahun,” tegas Pahmi dengan nada kecewa yang mendalam.
Ia menambahkan keyakinannya yang mendasar: “Saya yakin dari awal sudah ada laporan yang masuk, sudah ada keluhan dari guru, warga, maupun wali murid soal kondisi bangunan yang makin hari makin memprihatinkan. Tapi ya itu tadi, kuping pejabat Dinas Pendidikan Indramayu jangan-jangan tuli. Laporan itu hanya berhenti di meja, tidak ditindaklanjuti, bahkan mungkin diabaikan begitu saja seolah tak ada apa-apa,”tandasnya.
Ia menjelaskan secara rinci betapa memalukannya fakta ini: “Secara aturan, Dinas Pendidikan wajib melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap seluruh gedung sekolah di bawah naungannya. Ada bagian khusus sarana prasarana, ada petugas yang ditugaskan keliling, ada prosedur pemeriksaan kelayakan bangunan yang harus dijalankan terus menerus. Tapi rupanya semua itu hanya prosedur mati yang tak pernah disentuh pelaksanaan. Mereka tahu bangunan itu sudah lapuk, mereka tahu atap itu sudah tak aman, tapi mereka diam saja seolah tak ada kewajiban yang harus dipikul,”tuturnya.
Pahmi menyoroti betapa ironisnya aliran dana pendidikan yang sangat besar setiap tahunnya, namun fungsi paling dasar sekadar memastikan atap tidak jatuh menimpa anak-anak justru gagal total dilakukan.
“Mereka pandai menyusun laporan bahwa semua dalam kondisi baik. Mereka pandai mencairkan anggaran. Tapi saat ditanya apakah pernah benar-benar tahu kondisi, meraba tiang yang keropos, atau menindaklanjuti keluhan warga, jawabannya adalah tidak. Dinas Pendidikan Indramayu terbukti tak becus menjalankan tugas paling dasarnya sekalipun,” ujarnya.
Bayangkan sejenak, ujar Pahmi, jika runtuhan itu terjadi saat jam pelajaran berlangsung, saat ruangan penuh dengan anak-anak yang sedang belajar dengan tenang.
Tidak ada kekuatan apa pun yang mampu mengembalikan nyawa yang hilang atau menyembuhkan luka batin yang diderita keluarga.
“Apakah baru saat darah mengalir dan air mata menetes barulah Dinas Pendidikan mau bergerak? Apakah nyawa anak-anak rakyat harus menjadi harga yang harus dibayar agar mereka sadar akan tugas yang diembankan kepada mereka?” tantangnya.
Kini masyarakat tak lagi bisa menerima alasan klise seperti kekurangan biaya atau kurangnya petugas. Yang terlihat jelas adalah ketidakpedulian, kelalaian yang berulang-ulang, dan penyalahgunaan wewenang yang seharusnya melindungi.
“Kami meyakini masih banyak lagi bangunan sekolah yang kondisinya serupa, lapuk dan rawan membahayakan siswa. Dinas Pendidikan harus segera berkoordinasi dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang sudah tua dan lapuk. Cek kondisi bangunan secara rutin dan sungguh-sungguh, agar kejadian ini jangan sampai terulang lagi,” tandasnya.
Pahmi menegaskan, Dinas Pendidikan Indramayu harus menjawab semua ini bukan dengan alasan yang berbelit-belit, melainkan dengan pertanggungjawaban yang nyata dan tindakan perbaikan yang segera.
Peristiwa ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi seluruh jajaran Pemkab Indramayu, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera berhenti berpura-pura bekerja dan mulai benar-benar menjaga amanah keselamatan generasi penerus. Jangan sampai keberuntungan hari ini menjadi alasan untuk kembali melupakan bangunan sekolah lain yang kondisinya tak kalah memprihatinkan. (Tim Redaksi)
