Suaradermayu.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mencatatkan capaian di tingkat nasional. Bupati Lucky Hakim meraih penghargaan TOP Pembina BUMD 2026 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Jakarta.
Dikutip Diskominfo Indramayu, Senin (13/4/2026) penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran kepala daerah dalam membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai sektor strategis.
Dalam ajang tersebut, PT BPR Indramayu Jabar (BIMJ) menjadi salah satu BUMD yang paling disorot. Bank milik daerah ini berhasil meraih predikat Bintang 4, yang dinilai mencerminkan kinerja keuangan yang sehat dan pertumbuhan yang stabil.
Direktur Utama BIMJ, Teddy Prayoga, juga turut diganjar penghargaan TOP CEO BUMD 2026, yang memperkuat citra positif perusahaan daerah tersebut di sektor perbankan.
Pemerintah daerah menilai capaian ini tidak lepas dari penguatan tata kelola, peningkatan profesionalitas, serta dorongan inovasi di tubuh BUMD. BUMD disebut memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama melalui penyaluran pembiayaan kepada UMKM serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pernyataannya, Lucky Hakim menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran BUMD di Indramayu.
“Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi. Kami akan terus mendorong BUMD agar makin profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun, di balik euforia penghargaan tersebut, muncul keras dari Ketua LBH Ghazanfar, Pahmi Alamsah, yang menilai capaian itu tidak boleh diterima begitu saja tanpa diuji secara kritis di lapangan.
“Pertanyaannya sederhana tapi penting: ini prestasi atau ilusi? Apa indikator keberhasilan yang sebenarnya? Jangan sampai publik digiring pada kesimpulan bahwa semuanya sudah baik hanya karena ada penghargaan,” tegasnya.
Menurut Pahmi, Benarkah indikator yang selama ini digunakan dalam menilai keberhasilan BPR seperti pertumbuhan aset, laba, serta tingkat kesehatan bank
Itu memang indokarornya sah secara administratif.
Namun, ia menilai ukuran tersebut belum cukup untuk menggambarkan dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kalau hanya bicara angka di laporan—aset naik, laba meningkat, NPL rendah—itu baru sisi internal. Tapi pertanyaannya, apakah akses pembiayaan benar-benar mudah? Apakah UMKM benar-benar terbantu atau justru masih kesulitan?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan BPR seharusnya tidak berhenti pada kertas laporan atau penghargaan formal, melainkan harus diuji dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat luas.
Menurutnya, banyak kasus di mana laporan terlihat baik, namun realitas di lapangan belum tentu sejalan.
“Jangan sampai di atas kertas terlihat sehat, inklusif, dan berhasil, tapi di lapangan masyarakat tidak merasakan dampaknya. Ini yang harus diuji secara terbuka,” lanjutnya.
Pahmi juga mempertanyakan transparansi indikator yang digunakan dalam penilaian BUMD. Ia menilai publik berhak mengetahui secara rinci sejauh mana kontribusi nyata BPR terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah.
“Kalau memang berhasil, harus bisa dijawab: berapa UMKM yang benar-benar naik kelas? Berapa yang tumbuh karena pembiayaan BPR? Berapa pemasukan PAD? Itu ukuran yang sebenarnya,” tegasnya.
Tak hanya BPR, karena Indrmaayu ada beberapa BUMD. Hal ini sorotan juga diarahkan pada BUMD lain di Indramayu. PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu menjadi salah satu yang paling banyak menuai keluhan masyarakat.
Pahmi menyebut adanya persoalan serius yang terus berulang, mulai dari kualitas air yang keruh, distribusi yang tidak stabil, hingga kondisi ekstrem di mana air tidak mengalir sama sekali di sejumlah wilayah.
“Bahkan ada kondisi di mana air tidak mengalir sama sekali. Ini bukan lagi soal keruh atau kecil debitnya, tapi sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola penjelasan manajemen PDAM yang dinilai terlalu sering menggunakan alasan “faktor alam”, “pipa tua”, atau gangguan teknis tanpa penjelasan yang transparan dan komprehensif.
“Setiap ada masalah, jawabannya hampir selalu sama: faktor alam, pipa tua, atau gangguan teknis. Ini bukan lagi penjelasan yang akuntabel, tapi sudah terkesan seperti cuci tangan dari tanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Pahmi, pola tersebut menunjukkan lemahnya manajemen dalam mengakui dan menyelesaikan persoalan mendasar di tubuh PDAM. Ia menilai jika semua masalah hanya disederhanakan dengan alasan klasik, maka akar persoalan tidak akan pernah selesai.
“Kalau semua disalahkan ke alam atau infrastruktur lama, lalu di mana tanggung jawab manajemennya? Ini menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelola,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan alasan berulang, melainkan kepastian layanan air bersih yang stabil dan berkualitas. Menurutnya, air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda atau diganti dengan penjelasan teknis.
“Rakyat tidak butuh alasan. Mereka butuh air bersih yang mengalir. Titik. Kalau itu tidak terpenuhi, maka itu kegagalan layanan,” katanya.
Selain PDAM, Pahmi juga menyoroti PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) yang dinilai masih menyisakan persoalan dalam aspek transparansi dan tata kelola. Ia menyebut bahwa jika masih ada BUMD yang belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat, maka klaim keberhasilan secara keseluruhan perlu diuji kembali.
“Kalau masih ada persoalan tata kelola, minim transparansi, dan dampak yang belum terasa, maka klaim keberhasilan itu belum bisa dikatakan utuh,” ujarnya.
Pahmi menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan gambaran utuh mengenai kinerja BUMD, bukan hanya dari sisi penghargaan atau laporan resmi, tetapi juga dari pengalaman langsung masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi panggung prestasi, sementara realitas di lapangan berbeda jauh. Ini harus dibuka secara jujur dan transparan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk membuka seluruh data kinerja BUMD secara transparan, mulai dari kontribusi terhadap PAD, tingkat kesehatan keuangan, hingga kualitas pelayanan publik.
“Publik berhak tahu kondisi sebenarnya. Mana BUMD yang sehat, mana yang bermasalah. Kalau ini tidak dibuka, maka wajar kalau klaim keberhasilan terus dipertanyakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi publik agar masyarakat lebih kritis dalam menilai kinerja BUMD dan tidak mudah menerima narasi prestasi tanpa verifikasi lapangan.
“Rakyat harus diedukasi agar tidak mudah percaya pada klaim sepihak. Mereka punya hak untuk tahu dan mengkritik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Pahmi menegaskan bahwa penghargaan seperti TOP BUMD Awards 2026 seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar simbol kebanggaan.
“Kalau di atas terlihat berprestasi, tapi di bawah masih banyak keluhan, maka itu harus jadi bahan introspeksi. Jangan sampai ini menjadi ironi: di panggung terlihat sukses, tapi di lapangan belum tentu dirasakan,” pungkasnya. (Waryadi)
