Home / Politik / Terpopuler

Kamis, 11 Desember 2025 - 19:14 WIB

Liburan Tanpa Izin & Keputusan Kontroversial: 3 Kepala Daerah Disanksi Kemendagri

Kolase foto : Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Wali Kota Prabumulih Arlan

Kolase foto : Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Wali Kota Prabumulih Arlan

Suaradermayu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan disiplin kepala daerah dengan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat yang melanggar aturan sejak pelantikan serentak gubernur, bupati, dan wali kota pada Februari 2025. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu.

Tiga kepala daerah menjadi sorotan publik akibat perjalanan tanpa izin hingga keputusan kontroversial. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari pemberhentian sementara, teguran tertulis, hingga program magang atau pembinaan di Kemendagri.

1. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS: Dinonaktifkan 3 Bulan

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan setelah pergi umrah ketika wilayahnya terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Baca juga  Bantuan Pendidikan Dihentikan, Sekolah Swasta Indramayu Mengaku Tertekan Kebijakan Pemprov Jabar

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Mirwan tidak mengajukan izin perjalanan ke Kemendagri, sementara permohonannya sebelumnya telah ditolak oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

“Kepala daerah harus hadir saat masyarakat membutuhkan. Perjalanan umrah bisa ditunda, sementara membantu rakyat adalah prioritas,” kata Tito, dilansir Antara, Selasa (9/12/2025).

Selama masa penonaktifan, Wakil Bupati Baital Mukadis ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan koordinasi penanganan bencana.

2. Bupati Indramayu Lucky Hakim: Magang 3 Bulan karena Liburan ke Jepang

Bupati Indramayu Lucky Hakim menerima sanksi berupa magang pembinaan selama tiga bulan setelah meninggalkan daerah untuk berlibur ke Jepang tanpa izin resmi. Kepergiannya bertepatan dengan libur Lebaran 2025, ketika Kemendagri menginstruksikan kepala daerah untuk mengawasi arus mudik.

Baca juga  PKSPD Tegaskan Helmi Hakim Bukan Debitur Bermasalah di BPR Karya Remaja Indramayu

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa Lucky harus mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan di Kemendagri, termasuk:

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum)

Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda)

Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda)

Tujuan magang adalah memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap tugas pokok, tanggung jawab, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Wali Kota Prabumulih Arlan: Teguran Tertulis karena Keputusan Kontroversial

Wali Kota Prabumulih Arlan diberikan teguran tertulis setelah mencopot Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, karena dinilai membiarkan anak-anak kehujanan saat kegiatan sekolah. Keputusan ini menuai kritik publik karena dianggap tidak sesuai prosedur.

Baca juga  PSI Indramayu Ketiban Durian Runtuh? Masuknya Nina Agustina Disebut Bisa Ubah Peta Politik

Inspektur Jenderal Kemendagri, Irjen Pol Sang Made Mahendra, menyatakan bahwa mutasi atau pemindahan jabatan kepala sekolah harus mengikuti Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025. Kasus Arlan menjadi perhatian Kemendagri sebagai langkah mitigasi agar tindakan serupa tidak menjadi preseden buruk.

“Tindakan ini dilakukan tanpa prosedur yang jelas, maka diberikan teguran agar disiplin kepala daerah tetap terjaga,” jelas Mahendra.

Tiga kasus ini menunjukkan bahwa Kemendagri serius menegakkan aturan bagi kepala daerah. Baik meninggalkan tugas tanpa izin, liburan saat kondisi darurat, maupun keputusan administratif yang kontroversial, semua bisa berujung pada sanksi.

Kemendagri menekankan bahwa tujuan sanksi bukan semata hukuman, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan pelayanan publik tetap optimal. (Moh. Ali)

Share :

Baca Juga

Terpopuler

PC GP Ansor Indramayu Buka 4 Posko Mudik Lebaran 2025 di Jalur Pantura

Pendidikan

TK Cendekia Bumi Patra Indramayu Raih Penghargaan TARA Paripurna Tingkat Nasional

Indramayu

Hari Ini Anggi Noviah Jalani Sidang Etik BK DPRD Indramayu dan Pemeriksaan Polda Aceh

Indramayu

Gara-gara Salah Pakai Hijab, Perempuan di Iran Tewas di Pukuli Polisi

Kesehatan

Warga Sakit, Tim Dokmaru Balongan Respon Datangi Pasien

Indramayu

LBH Ghazanfar Desak Inspektorat Periksa Tuntas Kuwu Singajaya, Dugaan Pelanggaran Dinilai Sistematis

Terpopuler

Awas Penipuan! Nama Pengacara Kondang Toni RM Dicatut, Pelaku Minta Transfer Uang

Edukasi

Toni RM Tegaskan Penarikan Kendaraan Kredit oleh Debt Collector Tak Boleh Sembarangan