Suardermayu.com – Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) melalui Ketua Dewan Penasehatnya, KH Juhadi, menyatakan bahwa Bupati Indramayu tidak menemui perwakilan saat aksi unjuk rasa. Menurutnya, dalam audiensi terkait revitalisasi Tambak Pantura, pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan Bupati Indramayu. KH Juhadi mengaku hanya bertemu dengan kepala dinas terkait.
“Jadi percuma kita ketemu kadis, karena kami sudah bertemu tiga kali, tapi tidak ada perkembangan sama sekali,” kata KH Juhadi.
KH Juhadi menilai Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak merampas hak garap masyarakat yang sudah puluhan tahun mengelola lahan.
“PSN akan merampas hak garap masyarakat, yang justru akan menciptakan kemiskinan baru. Dahulu mereka menggarap, sekarang lahan itu mau diambil. Kalau hak garapnya dirampas, mereka mau kerja apa?” ujarnya.
KH Juhadi menambahkan bahwa dirinya sendiri tidak mempunyai garapan lahan sama sekali, namun ia merasa terpanggil membela rakyat yang selama puluhan tahun menggarap lahan mereka.
“Saya pribadi tidak punya garapan, tapi melihat rakyat yang menggarap lahan puluhan tahun akan dirampas, saya terketuk harus membela mereka,” ungkapnya.
Selain itu, KH Juhadi menyebut tidak ada pemberitahuan sama sekali terkait adanya proyek tersebut.
“Langsung dipatok dan ditandai lahan tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia menambahkan, pihaknya berencana mengadukan hal ini ke DPR RI, dan tidak menutup kemungkinan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
“Karena ini proyek nasional, tidak menutup kemungkinan kami akan langsung ke Presiden, agar hak garap masyarakat yang sudah puluhan tahun dihormati,” jelas KH Juhadi.
KH Juhadi juga menyoroti ketidakhadiran Bupati saat warga membutuhkan perhatian.
“Saya menilai ini persoalan perut; waktu mencalonkan bupati, beliau merengek minta dukungan, tapi kini tidak hadir menemui warga,” katanya.
Sementara itu, Ketua KOMPI, Darsam, mengaku kecewa dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang enggan menemui warga.
“Sangat disayangkan, saya kecewa sekali. Padahal pak Bupati Lucky Hakim ada di dalam, tapi tidak mau menemui kami,” ungkap Darsam.
Darsam menjelaskan, pengurus KOMPI yang mewakili warga di dalam Pendopo tidak bisa bertemu Bupati. Akibatnya, warga di luar melampiaskan kekecewaan mereka.
“Segitu banyaknya massa, lebih dari 3.000 orang, terus terang saya tidak bisa mengontrol. Tidak ada niatan aksi itu untuk merusak; tujuan awalnya adalah aksi damai,” jelas Darsam.
Koordinator umum aksi, Hatta, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa perusakan yang terjadi di depan Pendopo. Menurutnya, merusak fasilitas bukan bagian dari aksi yang dibenarkan.
“Saya sudah beberapa kali membagikan permohonan maaf. Namun, aksi perusakan itu muncul sebagai spontanitas teman-teman yang merasa dibohongi. Bupati Lucky Hakim mengaku ke Subang, ternyata berada di dalam Pendopo,” ujar Hatta.
Hatta menegaskan pihaknya siap mengganti kerusakan sesuai permintaan Bupati.
“Catat ya! Kami siap mengganti berapapun nilainya. Bupati minta ganti rugi, kami akan penuhi. Namun, kami tidak akan berhenti berjuang menyuarakan kebenaran untuk hak-hak rakyat yang tertindas sampai titik darah penghabisan. Ini baru permulaan, saya tidak pernah takut dengan siapapun,” tegasnya.
Salah satu perwakilan KOMPI, Fahmi Labib, menyampaikan bahwa masyarakat telah sepakat untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
“Masyarakat sudah sepakat dari hasil pertemuan hari ini. Kita akan patungan. Para pembudidaya akan mengganti apa yang diminta Bupati Lucky Hakim terkait kerusakan yang sebenarnya tidak kami inginkan,” jelas Fahmi. (Redaksi)
