Suaradermayu.com – Beredar video Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin berjoget dan bernyanyi bersama biduan berpakaian seksi dengan mengenakan seragam dinas.
Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai sorotan publik karena dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik, terlebih diduga dilakukan di jam kerja saat masyarakat berharap pemimpinnya fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.
Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) O,ushj Dilambaqa yang biasa dikenal Oo menanggapi keras terhadap peristiwa tersebut. Ia menilai tindakan itu bukan sekadar hiburan, melainkan sudah menyangkut kepantasan, etika jabatan, dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Oo menegaskan dirinya tidak melarang hiburan seperti berjoget atau bernyanyi, karena hal tersebut merupakan bagian wajar dalam kehidupan sosial. Namun menurutnya, persoalan menjadi serius ketika seorang pejabat publik mempertontonkan hal tersebut di ruang publik dengan mengenakan atribut resmi negara, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Bukan hiburannya yang dipersoalkan, tetapi kepantasan seorang pejabat ketika mempertontonkan hal tersebut di ruang publik. Di saat masyarakat sedang dihimpit beban ekonomi yang semakin berat, pengangguran masih tinggi, dan banyak warga berjuang memenuhi kebutuhan hidup, sangat ironis justru muncul tontonan pejabat berjoget dengan biduan seksi sambil mengenakan atribut negara,” tegas Oo, Minggu (12/4/2026)
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik yang negatif terhadap etika dan moral kepemimpinan seorang pejabat.
“Perilaku seperti ini bisa saja dipersepsikan publik sebagai tidak bermoral dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Ketika seorang pejabat tampil dengan simbol jabatan dalam situasi hiburan yang kontroversial, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan etika, kepantasan, dan rasa empati seorang pemimpin,” lanjutnya.
Oo menegaskan bahwa seluruh fasilitas pejabat publik berasal dari uang rakyat, sehingga setiap tindakan pejabat harus mencerminkan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Dari bangun tidur sampai tidur kembali, seluruh fasilitas pejabat dibiayai uang rakyat. Rumah jabatan, kendaraan dinas, pakaian dinas, makan minum, hingga seluruh fasilitas operasional berasal dari uang rakyat. Maka sudah seharusnya setiap perilaku pejabat mencerminkan penghormatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan seragam dinas dalam aktivitas hiburan tersebut yang dinilai memperkuat kesan tidak menjaga marwah jabatan.
“Seragam dinas adalah simbol kehormatan negara. Ketika digunakan dalam konteks hiburan yang menimbulkan kontroversi, apalagi diduga di jam kerja, maka hal itu dapat menimbulkan penilaian publik terhadap etika dan integritas seorang pejabat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Oo menyoroti kondisi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari sulitnya pekerjaan hingga meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi tersebut, masyarakat berharap pemimpin hadir sebagai teladan, bukan justru menimbulkan kekecewaan.
“Ketika rakyat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, pejabat seharusnya menunjukkan kepekaan, bukan justru mempertontonkan hal yang melukai perasaan masyarakat. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga soal rasa keadilan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemimpin seharusnya hadir dengan empati dan ketenangan, bukan menunjukkan sikap yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
“Di saat rakyat sedang dihimpit beban ekonomi yang semakin berat, pemimpin seharusnya hadir dengan empati dan menjadi contoh ketenangan bagi masyarakat—bukan justru mempertontonkan perilaku yang dinilai menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat,” tegas Oo.
Suaradermayu.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wakil Bupati Indramayu H. Syaefudin terkait video yang beredar, termasuk klarifikasi mengenai waktu dan konteks kegiatan tersebut.
Permintaan tanggapan juga telah disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim guna mengetahui sikap pemerintah daerah terhadap polemik yang menjadi perhatian publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak Syaefudin maupun Lucky Hakim. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip pemberitaan berimbang dan profesional.
Sorotan publik atas peristiwa ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap integritas dan keteladanan pejabat publik. Jabatan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi amanah yang harus dijaga dengan etika, moral, dan kepekaan terhadap perasaan rakyat.
Namun hingga kini belum diketahui secara pasti kapan dan dalam kegiatan apa peristiwa tersebut terjadi. (Pahmi)
